jagatBisnis.com : EKONOMI & BISNIS - Pengembangan Industri Halal di Indonesia Masih Banyak Tantangan

Pengembangan Industri Halal di Indonesia Masih Banyak Tantangan


Sertifikasi produk halal dari LPPOM MUI. (jagatbisnis/ilust)

EKONOMI & BISNIS

29 Jun 2020 18:55


jagatBisnis.com - Upaya pemerintah menjadikan halal sebagai industri memiliki tantangan tersendir. Padahal, industri halal di Indonesia bisa menjadi roda perputaran perekonomian. 

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim menegaskan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana cara mendongkrak perdagangan halal? Selain itu, pihaknya juga mencari cara untuk mengubah halal menjadi industri. 

“Karena halal bukan hanya soal sertifikasi dan berbagai polemik yang menyertainya ," kata Lukmanul dalam media gathering yang digelar secara virtual di Jakarta, Senin (29/06/2020). 

Dia menjelaskan, saat ini Indonesia masih menjadi negara importir produkhalal, bahkan mengalahkan Arab Saudi yang dikenal dengan negara petrodolar. Dalam Global Islamic Economy Indicator 2019, Indonesia tidak masuk 10 besar sebagai negara eksportir pada sektor makanan halal.

"Yang terbesar malah Brasil. Ini anomali memang. Dalam indeks ini terlihat sekali kalau Indonesia pada sektor makanan halal, farmasi dan kosmetik halal, itu tidak masuk dalam 10 besar. Padahal Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki kekuatan dalam mengekspor produk halal," ungkapnya. 

Namun, lanjut Lukmanul, Indonesia tergolong unggul pada sektor mode fashion Muslim karena berada di peringkat ketiga setelah Uni Emirat Arab dan Turki. Secara keseluruhan, data Global Islamic Economy Indicator 2019 menempatkan Indonesia pada posisi kelima, di bawah Malaysia, UEA, Bahrain dan Arab Saudi.

“Karena itu, kami ingin meningkatkan perdagangan halal. Kami siap menerima masukan, menjadi agen sosialisasi halal, dan agen promisi produk halal. Kita publikasikan keunggulan produk halal yang kita miliki dan kita upayakan sampai pada tingkat internasional," paparnya. 

Menurutnya, saat ini memang sudah ada Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal (JPH) dan menempatkan sertifikasi halal sebagai mandatori. Namun, UU tersebut belum bisa diterapkan karena masih menunggu regulasi lain. “Apalagi beberapa pasal dalam UU JPH ini masuk ke dalam Omnibus Law Cipta Lapngan Kerja.

“Tapi terlepas dari itu semua, kita harus sepakat untuk menjadikan halal ini poin bagi pengusaha-pengusaha Indonesia untuk berkiprah lebih banyak lagi di industri halal hingga ke manca negara,” imbuhnya. 

Dia menambahkan, sistem sertikasi halal yang dilakukan pihaknya sudah lebih maju dibandingkan negara-negara Muslim lainnya. Dari data sertifikasi halal LPPOM MUI Pusat, jumlah perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal

pada 2018 meningkat menjadi 11.249 perusahaan dan mengeluarkan 17.398 sertifikat halal dari 204.222 produk yang diajukan. Sementara, jumlah perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal pada 2019 lalu ada 13.951 dan mengeluarkan 11.442 sertifikat halal dari 166.018 produk yang diajukan.

“Tapi kami tidak mungkin bersuka cita dan berbangga diri dengan sistem sertifikasi yang seperti ini. Kami harus beprikir bagaimana menjadikan sertfikasi halal ini sebagai keunggulan bersaing bagi perusahaan-perusahaan, utamanya UMKM,” pungkasnya. (eva)

BERITA TERKAIT