JagatBisnis.com – Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Bahlil Lahadalia, menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) akan mulai berjalan pada tahun 2030.
Hal itu disampaikan dalam Sidang Perdana Anggota DEN Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (17/4). Sidang ini turut dihadiri oleh Anggota DEN dari unsur Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
PLTN Masuk RUPTL 2025–2034
Bahlil menegaskan bahwa PLTN sudah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang kini dalam tahap finalisasi sebelum dilaporkan ke Presiden.
“PLTN direncanakan mulai on pada 2030 atau 2032. Jadi, seluruh regulasi terkait harus mulai dipersiapkan sekarang,” ujarnya.
PLTN disebut sebagai energi baru yang murah, ramah lingkungan, dan mampu memperkuat sistem kelistrikan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Namun demikian, ia menekankan bahwa sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif agar publik memahami manfaat serta keamanan teknologi nuklir.
Cadangan Penyangga Energi dan Proyek Kilang 1 Juta Barel
Selain PLTN, sidang juga membahas Cadangan Penyangga Energi (CPE) sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.
Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini konsumsi minyak nasional berada di angka 1,5–1,6 juta barel per hari, sementara lifting minyak hanya sekitar 580.000–610.000 barel per hari.
Menanggapi ketimpangan tersebut, Presiden RI mengarahkan pembangunan kilang minyak baru berkapasitas 1 juta barel. Untuk itu, akan dibentuk tim lintas sektor dari Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), dan DEN guna mengkaji kelayakan proyek ini.
Banyak Negara Tertarik Investasi PLTN di Indonesia
Dalam sesi terpisah, Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah menyatakan minat berinvestasi di sektor PLTN Indonesia. Potensi besar ini membuat persiapan regulasi dan dukungan publik menjadi semakin penting.
Peserta Sidang DEN
Sidang turut dihadiri oleh perwakilan kementerian terkait seperti:
-
Kementerian Pertanian
-
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
-
Kementerian Keuangan
-
Kementerian Perindustrian
-
Kementerian Perhubungan
-
Kementerian Lingkungan Hidup
Serta anggota pemangku kepentingan DEN antara lain Dina Nurul Fitria, Agus Puji Prasetyono, Musri, Abadi Poernomo, Eri Purnomohadi, As Natio Lasman, dan Yusra Khan. (Hky)
