JagatBisnis.com – PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam proses impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah untuk memperbaiki tata kelola sektor energi nasional. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi sekitar 40% kebutuhan minyak mentah dalam negeri.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding Pertamina serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018—2023. Dugaan tersebut telah memicu perhatian publik dan mendorong perusahaan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem yang ada.
Pentingnya Impor untuk Ketahanan Energi Nasional
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa meskipun Indonesia perlu mengurangi ketergantungannya terhadap impor, pasokan minyak mentah dan BBM tetap penting untuk menjaga ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, impor minyak mentah dan BBM akan terus berjalan untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat.
“Impor minyak mentah dan BBM harus tetap berjalan untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat. Namun, dengan adanya kasus ini, kami akan semakin meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik,” kata Simon dalam konferensi pers pada Senin (3/3).
Kolaborasi dengan Kementerian ESDM untuk Evaluasi dan Penyempurnaan
Pertamina akan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi kembali seluruh mekanisme impor yang sudah berjalan. Proses ini diharapkan dapat membuat mekanisme impor lebih transparan dan akuntabel, serta menutup celah yang selama ini mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mengevaluasi dan menyempurnakan proses yang telah berjalan, agar lebih transparan dan akuntabel,” ujar Simon.
Fokus pada Pembenahan Tata Kelola dan Pengelolaan Impor yang Efisien
Pertamina juga bertekad untuk memperbaiki celah-celah dalam proses hukum yang terungkap dan memastikan pengelolaan impor minyak lebih efisien. Langkah ini bertujuan agar impor minyak tidak merugikan perusahaan maupun keuangan negara. Pembenahan tata kelola juga diharapkan dapat menghindari terulangnya kasus serupa di masa depan.
“Kami akan memperbaiki celah-celah yang terungkap dalam proses hukum dan memastikan bahwa pengelolaan impor minyak lebih efisien serta tidak berdampak negatif terhadap keuangan negara,” tambah Simon.
Upaya Pengurangan Ketergantungan terhadap Impor Energi
Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, mengungkapkan bahwa transparansi dalam proses impor minyak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Selain memperbaiki tata kelola, Pertamina juga akan berperan aktif dalam meningkatkan produksi migas nasional melalui upaya penguatan sektor hulu.
“Semua sektor digerakkan, termasuk di hulu, di mana kami terlibat dalam upaya peningkatan produksi migas nasional. Tujuannya adalah mengurangi impor minyak mentah dari luar negeri,” jelas Wiko.
Dengan langkah-langkah ini, Pertamina berharap dapat memperbaiki sistem impor minyak mentah dan BBM, meningkatkan efisiensi, serta memastikan pengelolaan energi yang lebih transparan dan akuntabel di masa depan. (Mhd)
