Ekbis  

Kanada Usir Hikvision karena Alasan Keamanan Nasional, Ketegangan Teknologi China-Barat Meningkat

Kanada Usir Hikvision karena Alasan Keamanan Nasional, Ketegangan Teknologi China-Barat Meningkat

JagatBisnis.com – Pemerintah Kanada resmi memerintahkan Hikvision, raksasa teknologi pengawasan asal Tiongkok, untuk menghentikan seluruh operasinya di Kanada karena dinilai membahayakan keamanan nasional. Keputusan ini diumumkan Menteri Perindustrian Melanie Joly melalui platform X, Jumat malam (27/6), dan menjadi langkah tegas terbaru Kanada dalam menyikapi teknologi asal China yang dinilai berisiko secara strategis.

“Pemerintah telah menetapkan bahwa operasi Hikvision Canada Inc yang berkelanjutan akan merugikan keamanan nasional Kanada,” kata Joly, dikutip dari Reuters, Sabtu (28/6).

Keputusan ini muncul setelah peninjauan mendalam oleh komunitas keamanan dan intelijen Kanada. Meski tidak dijelaskan secara rinci bagaimana Hikvision membahayakan Kanada, langkah ini menambah daftar panjang negara-negara Barat yang mengambil posisi keras terhadap perusahaan teknologi asal China.

Hikvision: Keputusan Politis dan Diskriminatif

Merespons perintah pemerintah Kanada, Hikvision menyampaikan keberatan keras. Dalam pernyataannya, perusahaan menilai keputusan tersebut tidak adil dan tidak berdasarkan fakta.

“Kami sangat tidak setuju dengan keputusan ini. Keputusan ini tampaknya lebih didorong oleh negara asal induk perusahaan kami ketimbang evaluasi teknologi secara objektif,” kata juru bicara Hikvision.

Hikvision juga menuduh Kanada mengikuti gelombang bias geopolitik terhadap perusahaan asal China, serta mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Latar Belakang: Tuduhan Pelanggaran HAM dan Ketegangan Geopolitik

Hikvision, atau Hangzhou Hikvision Digital Technology Co, merupakan produsen peralatan pengawasan video terbesar di dunia. Perusahaan ini telah menghadapi tekanan dari Amerika Serikat sejak 2019 atas dugaan keterlibatan dalam pengawasan massal di Xinjiang, wilayah yang dikritik luas karena pelanggaran hak asasi terhadap etnis Uighur.

Tahun lalu, Hikvision mengaku telah menghentikan kontrak dengan entitas di Xinjiang melalui lima anak perusahaan, menyusul masuknya mereka ke daftar hitam perdagangan AS pada 2023.

Pemerintah China membantah semua tuduhan pelanggaran HAM dan menuduh negara-negara Barat menggunakan isu tersebut untuk menekan perusahaan-perusahaan China secara politik dan ekonomi.

Kanada Perluas Larangan dan Tinjau Penggunaan Produk

Tak hanya memerintahkan penghentian operasi, Kanada juga melarang pembelian produk Hikvision oleh semua lembaga pemerintah federal. Pemerintah juga akan meninjau perangkat Hikvision yang saat ini digunakan agar tidak dipakai kembali ke depannya.

Meski perintah ini hanya berlaku untuk wilayah Kanada, Joly mengimbau warga dan pelaku usaha di Kanada agar mempertimbangkan keputusan ini saat memilih produk dan mitra teknologi. (Hky)