JagatBisnis.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) akan menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dengan nilai pokok mencapai Rp 5 triliun. Penerbitan ini dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025, dan menjadi salah satu langkah nyata BRI dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan di Indonesia.
Mengutip prospektus ringkas yang dirilis pada Selasa (10/6), obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo yang didaftarkan atas nama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang untuk kepentingan investor.
Tiga Seri, Tenor Hingga 5 Tahun
Obligasi sosial BRI ini akan terdiri dari tiga seri:
-
Seri A: Bertenor 2 tahun
-
Seri B: Bertenor 3 tahun
-
Seri C: Bertenor 5 tahun
Imbal hasil (kupon) belum diumumkan secara resmi, namun akan dibayarkan setiap tiga bulan (triwulan). Pembayaran pertama dijadwalkan pada 26 September 2025.
Dana Dialokasikan untuk Proyek Sosial dan UMKM
BRI menyatakan bahwa dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek berwawasan sosial. Fokus utamanya meliputi:
-
Akses terhadap layanan esensial (seperti pendidikan dan kesehatan)
-
Perumahan terjangkau
-
Penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran
-
Pemberdayaan sosio-ekonomi, khususnya di sektor mikro dan UMKM
Sekitar 50% dari dana akan dialokasikan secara khusus untuk pembiayaan usaha kecil dan mikro, memperkuat komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
Peringkat Tertinggi dari Pefindo
Obligasi ini telah mengantongi peringkat idAAA dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang berlaku dari 18 Februari 2025 hingga 1 Februari 2026. Ini mencerminkan kepercayaan tinggi terhadap kekuatan keuangan dan komitmen sosial BRI.
Jadwal Penawaran Obligasi Sosial BRI:
-
Masa Penawaran Umum: 24 Juni 2025
-
Tanggal Penjatahan: 25 Juni 2025
-
Pengembalian Dana Pemesanan: 26 Juni 2025
-
Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 26 Juni 2025
-
Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 30 Juni 2025
Dengan penerbitan obligasi sosial ini, BRI tidak hanya memperkuat struktur pendanaan jangka menengahnya, tapi juga menunjukkan kepemimpinan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor keuangan nasional. (Hky)
