JagatBisnis.com – PT Adhi Karya Tbk (ADHI) telah mengalihkan saham seri B sebanyak 5.408.773.791 lembar kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dalam rangka pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Saham yang dialihkan tersebut mewakili 64,33% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh perusahaan, yang dilakukan melalui proses Inbreng yang dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia kepada PT BKI.
Sekretaris Perusahaan ADHI, Rozi Sparta, menjelaskan bahwa pengalihan saham ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 15 Tahun 2025, yang mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia guna mendirikan Holding Operasional.
Dalam struktur modal ADHI yang ditempatkan dan disetor penuh, saham seri A Dwiwarna tetap dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan jumlah 1 saham bernilai Rp 100 per saham. Namun, terjadi perubahan pada saham seri B setelah transaksi ini.
Sebelum pengalihan, saham seri B ADHI terdiri dari 5,40 miliar saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan nilai total sebesar Rp 540,87 miliar, sementara 2,99 miliar saham lainnya dimiliki oleh publik dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%, yang setara dengan Rp 299,88 miliar. Setelah transaksi, saham seri B yang sebelumnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia tersebut sekarang berada di bawah kepemilikan PT BKI, dengan nilai yang tetap sama yaitu Rp 540,87 miliar.
Secara keseluruhan, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh di ADHI mencapai 8,40 miliar saham dengan total nominal Rp 840,76 miliar.
Meskipun terjadi pengalihan saham, pengendalian atas ADHI tetap berada di tangan Negara Republik Indonesia. Dengan kepemilikan Negara RI pada PT BKI sebesar 99,99% dan kepemilikan saham preferen ADHI berupa saham Seri A Dwiwarna, pengendalian yang sebelumnya dilakukan melalui pemilikan langsung oleh Negara RI kini beralih menjadi pemilikan tidak langsung melalui PT BKI.
Rozi Sparta menegaskan, meski terdapat perubahan struktur kepemilikan, pengendalian negara atas perusahaan tetap terjaga. (Mhd)
