JagatBisnis.com – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tengah menyiapkan alternatif sumber pasokan gas untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan industri. Dengan tantangan pasokan gas pipa yang semakin terbatas di wilayah strategis seperti Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian selatan, Lampung, dan Jawa bagian barat, PGN aktif mencari solusi baru. Salah satu solusi utama yang diandalkan adalah pasokan gas hasil regasifikasi LNG yang bersumber dari dalam negeri, seperti Tangguh, Bontang, dan Donggi Senoro.
Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, menjelaskan bahwa PGN berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan energi nasional dengan menyeimbangkan antara kebutuhan dan ketersediaan gas bumi. “Di tengah penurunan pasokan gas pipa dari beberapa sumber utama, gas regasifikasi menjadi alternatif efektif untuk memastikan pelanggan tetap mendapatkan pasokan energi yang diperlukan,” kata Fajriyah dalam keterangan resmi pada Senin (6/1).
Sejak pertengahan 2024, PGN telah mulai mengalirkan gas regasifikasi LNG secara penuh kepada pelanggan, dengan alokasi tiga cargo LNG domestik yang disediakan oleh pemerintah. “Kami memperkirakan tantangan ketersediaan gas pipa akan semakin terasa pada tahun 2025, sehingga porsi pasokan gas regasifikasi akan semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan industri,” tambahnya.
PGN terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keputusan strategis yang dapat memperkuat ketahanan energi dan mendukung industri nasional. Meski gas regasifikasi memiliki karakteristik dan struktur biaya yang berbeda dengan gas pipa, PGN berupaya memberikan solusi inovatif untuk menjaga keseimbangan keekonomian dan daya saing pelanggan.
“PGN akan terus berperan aktif dalam mendukung ketahanan energi nasional dan memberikan solusi berkelanjutan bagi industri melalui gas bumi hasil regasifikasi LNG,” tutup Fajriyah.
Dengan inisiatif ini, PGN berharap dapat memenuhi permintaan gas industri yang terus berkembang, sekaligus memastikan kelangsungan pasokan energi untuk perekonomian nasional. (Mhd)