JagatBisnis.com – Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan pemangkasan besar terhadap kuota pertambangan nikel pada tahun depan, dengan proyeksi penurunan jumlah ore yang ditambang hingga 150 juta ton, jauh lebih rendah dibandingkan dengan target 227 juta ton yang ditetapkan pada tahun ini. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mendukung stabilitas harga nikel, yang sempat mengalami fluktuasi dalam beberapa bulan terakhir. Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg News pada Kamis lalu, menggambarkan bagaimana Indonesia berupaya mengelola pasokan nikel agar harga tetap stabil.
Indonesia: Pemain Kunci dalam Industri Nikel Global
Indonesia telah lama menjadi salah satu produsen terbesar nikel di dunia, terutama sejak diterapkannya larangan ekspor bijih nikel mentah pada tahun 2020. Kebijakan tersebut telah mendorong ekspansi besar-besaran industri pengolahan nikel domestik, menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan nikel terkemuka. Kini, Indonesia memainkan peran penting dalam rantai pasokan global untuk produk nikel, yang digunakan dalam berbagai industri, khususnya dalam pembuatan baterai kendaraan listrik.
Sebagai dampak dari kebijakan hilirisasi tersebut, Indonesia kini memiliki pengaruh besar dalam pasar nikel dunia. Namun, meskipun negara ini memiliki cadangan nikel yang melimpah, pengelolaan pasokan dalam negeri tetap menjadi tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar global.
Pemangkasan Kuota untuk Menjaga Harga
Menurut laporan Bloomberg, pemerintah Indonesia saat ini tengah mendiskusikan besaran pemangkasan kuota pertambangan nikel yang diusulkan. Pembahasan ini melibatkan beberapa kementerian yang terkait langsung dengan industri pertambangan. Salah satu alasan utama yang mendasari rencana pemangkasan ini adalah untuk menghindari surplus pasokan, yang dapat menekan harga nikel di pasar internasional.
Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa smelter nikel di Indonesia melaporkan adanya kekurangan bijih nikel. Kekurangan pasokan ini bahkan memaksa beberapa smelter untuk mengimpor bijih nikel dari Filipina. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki sumber daya nikel yang melimpah, tantangan dalam pengelolaan pasokan domestik tetap ada.
Mengelola Keseimbangan Pasokan dan Permintaan
Upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur pasokan dan permintaan bijih nikel ini menjadi bagian dari kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas harga komoditas tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan dalam sebuah pernyataan pada bulan Oktober lalu bahwa negara perlu hadir untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Menurut Bahlil, jika pasokan bijih nikel melimpah sementara permintaan menurun, harga nikel bisa tertekan dan berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia yang sangat bergantung pada sektor pertambangan. “Negara harus hadir untuk menjaga pasokan dan permintaan. Jika pasokan melimpah sementara permintaan rendah, harga akan turun,” ujarnya.
Langkah pemangkasan kuota ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menjaga kestabilan pasar nikel, yang sekaligus mendukung keberlanjutan industri nikel domestik dan mencegah kerugian bagi perekonomian nasional. (Mhd)
