JagatBisnis.com – Pemerintahan era Prabowo Subianto berencana mengubah skema pemberian subsidi energi, baik untuk bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik, menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Langkah ini mengundang beragam tanggapan, terutama mengenai dampaknya terhadap daya beli masyarakat.
Efisiensi Impor dan Transisi Energi
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai bahwa meskipun pengalihan subsidi menjadi BLT dapat menghemat biaya impor BBM dan memangkas anggaran subsidi secara signifikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menurutnya, langkah ini juga dapat memaksa masyarakat untuk lebih mengandalkan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.
Namun, Bhima menekankan bahwa tidak semua penerima BLT adalah pengguna BBM subsidi. “Jika mekanismenya diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin serta kelas menengah yang juga berisiko jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM,” ujarnya pada Minggu (29/9).
Potensi Pelemahan Daya Beli
Bhima khawatir jika jangkauan BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan. “Konsumsi rumah tangga bisa tumbuh di bawah 4% year on year tahun depan,” ungkapnya, menyoroti potensi dampak negatif pada perekonomian.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, juga mengungkapkan pendapatnya. Ia berargumen bahwa subsidi energi, termasuk BBM, elpiji, dan listrik, akan lebih efektif jika dialihkan menjadi BLT. Dengan cara ini, penyaluran subsidi bisa lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Pandangan Beragam tentang Subsidi
Burhanuddin menambahkan bahwa masyarakat miskin sebenarnya tidak menikmati subsidi BBM dan LPG, mengingat mereka tidak memiliki kendaraan dan penggunaan LPG bersubsidi hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, ia percaya bahwa alokasi subsidi untuk energi sebaiknya difokuskan pada hal-hal yang lebih produktif, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Kesimpulan
Rencana pengalihan subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai menyisakan pertanyaan penting tentang siapa yang akan benar-benar mendapatkan manfaat dari kebijakan ini. Sementara efisiensi dan transisi energi menjadi tujuan yang menarik, pemerintah perlu memastikan bahwa jangkauan BLT dapat mencakup semua lapisan masyarakat yang berpotensi terpengaruh oleh perubahan kebijakan ini. Dalam hal ini, keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada strategi penyaluran yang tepat dan inklusif. (Mhd)
