JagatBisnis.com – Pemerintah Indonesia berencana menerapkan subsidi tiket Kereta Rel Listrik (KRL) di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Rencana ini bertujuan untuk membuat subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran dan meningkatkan kualitas layanan.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan yang terbaik untuk masyarakat terkait subsidi KRL. Namun, ia belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai progres atau implementasi skema baru ini. “Kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat terkait subsidi KRL,” jelas Budi.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menambahkan bahwa rencana subsidi KRL berbasis NIK masih dalam tahap pembahasan. Ia mengakui belum ada kepastian mengenai kapan skema ini akan mulai diterapkan. “Masih dalam pembahasan,” ungkap Adita, Jumat (30/8).
Informasi mengenai rencana ini pertama kali terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024. Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) untuk kereta, termasuk KRL Jabodetabek.
Rencana subsidi berbasis NIK diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan inovasi layanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek. Dengan sistem ini, subsidi diharapkan bisa lebih tepat sasaran, memastikan bahwa bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Detail mengenai skema dan pelaksanaan subsidi KRL berbasis NIK akan diumumkan lebih lanjut setelah proses pembahasan selesai. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya memperbaiki sistem transportasi umum agar lebih efisien dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. (Hky)
