JagatBisnis.com – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar dalam upaya transisi energi bersih dengan merencanakan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1. Namun, langkah ini memerlukan dana yang tidak sedikit sekitar US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 21 triliun.
Biaya Besar dan Tantangan Pendanaan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa biaya pensiun dini PLTU Cirebon 1 memang sangat besar. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa baik APBN maupun sektor swasta tidak akan mengalami kerugian dari proses ini. “Kami ingin memastikan bahwa transaksi ini dilakukan dengan cara yang baik dan akuntabel secara hukum, sehingga tidak dianggap merugikan negara,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya kepada awak media pada Jumat, 6 September.
Peran Asian Development Bank (ADB) dan Just Energy Transition Partnership (JETP)
Pendanaan untuk pensiun dini PLTU Cirebon 1 akan didukung oleh Asian Development Bank (ADB) melalui komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP adalah inisiatif global yang dirancang untuk membantu negara-negara dalam transisi energi bersih. Dalam salah satu hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali pada November 2024 lalu, kreditor yang tergabung dalam JETP berkomitmen untuk memberikan pendanaan sebesar US$ 20 miliar bagi Indonesia. Rinciannya meliputi US$ 10 miliar dari pendanaan publik negara-negara anggota IPG dan US$ 10 miliar dari Glasgow Financial Alliance for Net Zero.
Namun, Sri Mulyani mengakui bahwa pencairan dana ini masih dalam proses. “Pensiun dini PLTU Cirebon 1 belum sepenuhnya final karena masih dalam tahap penyelesaian. Kami berusaha agar proses ini bisa diselesaikan sebelum pemerintahan yang ada saat ini berakhir,” ujarnya.
Manfaat Lingkungan dan Investasi yang Diperlukan
PLTU Cirebon 1, yang berkapasitas 600 megawatt (MW) dan terletak di Jawa Barat, adalah salah satu dari beberapa PLTU yang akan dihentikan dalam upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon. Pensiun dini dari PLTU ini diharapkan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 28,5 juta ton CO2e. Namun, investasi yang diperlukan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon memang sangat besar.
Berdasarkan data dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), terdapat kesenjangan investasi tahunan sebesar kurang lebih US$ 400 miliar untuk mengimplementasikan elemen-elemen esensial dari transisi energi ini. Hal ini menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mencapai target transisi energi yang berkelanjutan.
Menyiapkan Masa Depan Energi yang Lebih Bersih
Dengan langkah strategis ini, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk beralih ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Meskipun tantangan pendanaan yang besar, pensiun dini PLTU Cirebon 1 dan inisiatif terkait diharapkan dapat menjadi contoh bagi transisi energi global dan mendukung upaya Indonesia dalam mengurangi dampak perubahan iklim.
Kita menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai pencairan dana dan pelaksanaan program pensiun dini PLTU Cirebon 1, yang diharapkan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi negara. (Hky)
