JagatBisnis.com – Hingga akhir Juli 2024, realisasi impor beras Indonesia telah mencapai 2,2 juta ton, seperti yang dikonfirmasi oleh Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, pada Minggu (28/7). Menurut Bayu, negara asal utama beras impor tahun ini adalah Thailand dan Vietnam, meskipun ia tidak merinci proporsi pasti dari masing-masing negara.
“Yang paling banyak masih dari Thailand dan Vietnam,” jelas Bayu tanpa menyebutkan persentasenya.
Pada tahun ini, Bulog menerima penugasan untuk mengimpor sebanyak 3,6 juta ton beras. Bayu menegaskan bahwa tidak akan ada penambahan kuota impor meskipun akan ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di akhir tahun. Ia berpendapat bahwa Pilkada tidak akan signifikan mempengaruhi supply dan demand beras. “Bulog akan terus memastikan pasokan beras di pasar tetap terjaga untuk mendukung kestabilan harga,” ujarnya.
Namun, pendapat ini mendapat tanggapan dari Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori. Khudori mengingatkan pentingnya melakukan evaluasi ulang terkait kebutuhan impor beras menjelang Pilkada. “Saat ini Bulog sudah merealisasikan 2,2 juta ton dari total penugasan 3,6 juta ton. Berdasarkan perhitungan AEPI, pemerintah mungkin perlu menambah 1,3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun,” jelas Khudori.
Khudori menyarankan agar Bulog menghitung kembali kebutuhan impor dengan mempertimbangkan potensi dampak Pilkada, termasuk kebutuhan logistik dan bansos. “Perhitungan ini harus memperhitungkan kebutuhan tambahan untuk Pilkada serta produksi beras yang diperkirakan di periode Oktober-Desember,” tambahnya.
Khudori menegaskan bahwa keputusan mengenai apakah perlu menambah kuota impor harus didasarkan pada perhitungan yang matang. “Kami berharap hasil perhitungan ini dapat diketahui pada akhir September, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang produksi beras dari Januari hingga September serta perkiraan produksi pada akhir tahun,” tutupnya.
Dengan situasi ini, perhatian publik tertuju pada bagaimana pemerintah dan Bulog akan menyesuaikan kebijakan impor beras untuk memastikan kestabilan pasokan dan harga menjelang akhir tahun, terutama dengan adanya Pilkada serentak. (Mhd)
