JagatBisnis.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana untuk menggabungkan tujuh perusahaan konstruksi pelat merah menjadi satu entitas yang disebut Holding BUMN Karya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan-perusahaan terkait.
Menurut pengamat BUMN dan akademisi Universitas Indonesia, Toto Pranoto, langkah ini akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya holding, segmentasi pekerjaan dapat lebih teratur sehingga duplikasi dalam segmen pasar dapat dihindari. Selain itu, pembentukan holding dipercaya dapat mengurangi biaya operasional secara keseluruhan dan memungkinkan pengaturan sumber pendanaan yang lebih efisien, yang berdampak positif pada daya saing masing-masing anggota holding.
Toto juga menekankan pentingnya integrasi dalam menciptakan sinergi antar perusahaan yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri. Hal ini khususnya penting mengingat sebagian besar BUMN Karya tersebut adalah perusahaan terbuka yang memerlukan transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam operasionalnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah mengirim surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait rencana pembentukan holding BUMN Karya ini. Meskipun prosesnya masih dalam tahap evaluasi lebih lanjut oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan, Erick Thohir berharap agar proses peleburan ini dapat diselesaikan dengan cepat.
Adapun tujuh BUMN Karya yang direncanakan untuk dilebur meliputi PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT PP Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Brantas Abipraya, dan PT Nindya Karya. Erick Thohir juga menyebutkan bahwa ADHI akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara WSKT akan bergabung dengan Hutama Karya, dan PTPP akan bersatu dengan WIKA.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan dan memperkuat peran BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional serta meningkatkan kontribusi sektor konstruksi terhadap perekonomian Indonesia. (Mhd)
