JagatBisnis.com – Tanda-tanda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) semakin nyata dengan meningkatnya harga minyak global dan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi pada Agustus 2024. Namun, rencana ini tidak lepas dari kritik dan peringatan dampak yang mungkin terjadi terutama terhadap daya beli masyarakat.
Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam menaikkan harga BBM. Menurutnya, langkah tersebut dapat memperlambat konsumsi masyarakat yang sudah mulai menurun setelah momen Ramadan dan Idul Fitri berakhir. Ditambah lagi dengan kenaikan harga pangan yang turut menyebabkan penurunan konsumsi.
“Saat pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi, meskipun ada bantuan sosial untuk masyarakat kelas bawah, namun kelompok menengah tidak akan terjangkau oleh kebijakan tersebut,” ungkap Yusuf pada Rabu (10/7).
Yusuf juga menyoroti bahwa pemerintah belum menunjukkan rencana konkret untuk memberikan bantuan yang dapat meningkatkan daya beli kelompok menengah yang tidak menerima bantuan sosial. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), yang mengalami penurunan signifikan menjadi 123,3 pada Juni 2024 dari 125,2 bulan sebelumnya. IKK yang menurun mencerminkan perlambatan dalam daya beli masyarakat.
“Jika kebijakan pembatasan BBM bersubsidi atau kenaikan harga BBM diterapkan, indikator lain seperti PMI manufaktur juga menunjukkan penurunan karena permintaan yang tidak setinggi bulan-bulan sebelumnya,” tambahnya.
Dengan berbagai data ini, Yusuf memprediksi bahwa tingkat konsumsi masyarakat akan terus menurun ke depannya. Ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk mengkaji dengan lebih mendalam dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan-kebijakan seperti ini sebelum mengimplementasikannya.
Kendati demikian, kebijakan subsidi BBM merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengelola anggaran dan mendukung keberlanjutan fiskal. Namun, perlunya keseimbangan antara kebijakan ekonomi dan dampak sosial harus tetap menjadi fokus utama dalam setiap keputusan yang diambil pemerintah untuk masa depan ekonomi Indonesia. (Mhd)
