Ekbis  

Pemerintah Diminta Memperbaiki Regulasi Impor untuk Mendukung Industri Petrokimia

Pemerintah Diminta Memperbaiki Regulasi Impor untuk Mendukung Industri Petrokimia. foto dok aliansizerowaste.id

JagatBisnis.com – Sekjen Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, menggarisbawahi pentingnya pemerintah memahami tantangan yang dihadapi oleh industri petrokimia dalam negeri. Industri ini tidak hanya besar skala, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Dalam diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin), Fajar menyatakan bahwa industri petrokimia, yang mencakup segmen dari hulu sampai hilir seperti sektor polyester, filamen, tekstil, dan plastik, membutuhkan kebijakan yang holistik untuk mendukung pertumbuhannya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah dominasi produk plastik impor dari China, yang membanjiri pasar domestik. Menurut Fajar, China agresif membangun fasilitas produksi petrokimia selama pandemi COVID-19, dan surplus pasokan tidak terhindarkan karena permintaan domestik yang kurang memadai.

“Produk impor plastik dari China masuk dengan mudah karena mendapat insentif dari pemerintah setempat,” ungkap Fajar. Situasi ini semakin diperparah dengan relaksasi kebijakan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang membuat para produsen lokal kesulitan bersaing.

Dampaknya langsung terasa pada industri petrokimia dalam negeri, dengan tingkat utilisasi produsen lokal yang turun drastis hingga mencapai 50% saat ini. Kondisi ini mengancam kelangsungan beberapa pabrik produksi plastik lokal dan potensial merugikan industri lain yang bergantung pada produk plastik, seperti makanan-minuman, otomotif, dan lainnya.

Fajar menegaskan pentingnya pemerintah segera mengembalikan penerapan Permendag No 36 Tahun 2023, yang bertujuan untuk membatasi impor produk plastik dari China. Langkah ini diharapkan dapat mengendalikan banjir produk impor yang mengancam industri dalam negeri.

Inaplas sebelumnya telah mengajukan beberapa instrumen perlindungan industri kepada pemerintah, termasuk Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) untuk bahan baku plastik seperti Polypropylene (PP) dan Linear Low Density Polyethylene (LLDPE). Namun, implementasi instrumen ini memerlukan kajian mendalam dan waktu yang cukup.

Reni Yanita, Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, menyoroti perlunya kepastian hukum untuk mendukung kinerja industri manufaktur di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk menciptakan iklim usaha kondusif, seperti yang terlihat dari rencana investasi besar-besaran di sektor petrokimia hulu hingga tahun 2030 senilai USD 31.415 juta, regulasi yang tidak konsisten dapat menghambat minat investor.

Dengan demikian, perbaikan regulasi impor yang mendukung industri petrokimia diharapkan dapat menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempertahankan dan memperkuat struktur industri dalam negeri, dari hulu sampai hilir. Langkah ini juga diharapkan mampu menjaga daya saing industri nasional di tengah dinamika pasar global yang kompleks. (Zan)

MIXADVERT JASAPRO