JagatBisnis.com – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat bahwa komposisi belanja pemerintah pusat Indonesia masih didominasi oleh pembayaran bunga utang dan belanja pegawai, sementara belanja modal cenderung menurun setiap tahunnya.
Menurut Direktur Program Indef, Eisha M. Rachbini, seharusnya anggaran pemerintah lebih banyak dialokasikan melalui belanja modal, karena kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pada tahun 2023, proporsi belanja pegawai mencapai 18,8% dan pembiayaan bunga utang mencapai 19%, sementara belanja modal hanya sebesar 11,3%.
“Eisha menilai, untuk tahun 2024 dan 2025, ketika kita tahu akan ada banyak utang jatuh tempo, proporsi pembayaran bunga utang yang meningkat menjadi 20,3% pada 2024 masih dianggap cukup tinggi dibandingkan belanja pegawai atau belanja modal,” seperti yang diungkapkan dalam agenda diskusi publik Indef pada Kamis (4/7).
Indef mencatat bahwa pada tahun ini, proporsi pembayaran bunga utang meningkat menjadi 20,3% dari 19% pada tahun 2023, sementara belanja modal turun menjadi 10% dari 11,3% pada tahun sebelumnya.
Pemerintah diharapkan akan membayar bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun pada tahun ini, yang meningkat sebesar 11,55% dibandingkan dengan realisasi pembayaran bunga utang di tahun 2023 yang mencapai Rp 439,88 triliun.
Eko Listiyanto, Wakil Direktur Indef, mengomentari bahwa beban bunga utang tersebut sudah cukup memberatkan ruang fiskal yang semakin terbatas, terutama dengan kewajiban pemerintah untuk membayar utang jatuh tempo.
“Jika dibandingkan dengan anggaran belanja negara, pembayaran bunga utang tersebut setara dengan 14,96% dari total anggaran belanja negara tahun ini yang mencapai Rp 3.325,1 triliun,” tambah Eko.
Eko juga menyoroti kesulitan meningkatkan penerimaan negara di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Hal ini semakin menambah tantangan dalam mengelola keuangan negara secara efisien dan berkelanjutan.
Serangkaian perubahan kebijakan dan alokasi anggaran diharapkan dapat membantu pemerintah mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memperkuat daya saing ekonomi nasional di masa mendatang. (Zan)
