JagatBisnis.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai investasi besar-besaran yang dilakukan platform media sosial TikTok di Tokopedia. Menurutnya, hal ini dapat membuka pintu lebar bagi produk-produk asal China untuk masuk ke pasar Indonesia dengan lebih mudah.
“Aplikasi TikTok menjadi pintu masuk produk asal China ke pasar Indonesia,” ujar Amin dalam keterangannya kepada Indopos.co.id. Dia mengkhawatirkan dampaknya terhadap industri dalam negeri, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang rentan terhadap persaingan dengan produk impor.
Amin juga menyoroti dampak dari kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang baru-baru ini dilakukan oleh Tokopedia setelah merger dengan TikTok pada Januari 2024. Menurutnya, hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap bisnis-bisnis besar yang masuk ke Indonesia.
“Tentunya pihak ByteDance, pemilik TikTok, akan lebih mengutamakan efisiensi biaya operasional mereka, yang berpotensi mengancam lapangan kerja di Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, Amin juga memperingatkan tentang potensi pengambilalihan data oleh TikTok melalui gabungan seller center dengan Tokopedia. Menurutnya, pengendalian data besar-besaran ini menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama dengan keterlibatan perusahaan teknologi raksasa asal China.
“Penguasaan big data bukan hanya tentang nomor ponsel, tetapi juga tentang perilaku konsumen dan pola konsumsi, yang merupakan bagian dari strategi market intelligence mereka,” jelas Amin.
Sebagai informasi, pada Februari 2024, TikTok telah menyelesaikan investasinya di Tokopedia dengan memperoleh 75,01% saham perusahaan tersebut. Investasi sebesar US$ 840 juta ini menempatkan TikTok sebagai pemegang saham mayoritas, sementara GOTO masih memegang 24,99% saham.
Kekhawatiran yang disuarakan Amin bukan tanpa dasar, mengingat peran strategis data dalam ekonomi digital modern. Dengan pengaruh besar TikTok sebagai platform global, implikasi dari investasi ini perlu dipertimbangkan secara mendalam oleh pemerintah untuk menjaga kepentingan nasional dan industri dalam negeri.
Dalam konteks ini, langkah-langkah kebijakan yang proaktif dan berorientasi pada perlindungan industri dalam negeri tampaknya menjadi hal yang mendesak untuk dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menanggapi dinamika investasi digital global saat ini. (Mhd)
