jagatbisnis.com – Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) akhirnya punya nahkoda baru. Lewat Musyawarah Nasional (Munas) ke IV, yang digelar, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (14/6/2024), Dr Herman Khaeron terpilih secara aklamasi, untuk masa bakti 2024-2028. MPN merupakan konfederasi yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur organisasi profesi dan Ilmuwan, Badan Usaha Milik Negara, penyuluh, swasta nasional dan koperasi tingkat nasional yang bergerak di bidang Perikanan lahir pada 31 Mei 1996.
Setelah terpilih, ketua umum langsung memilih Dr. Nimmi Zulbainarni sebagai sekretaris jenderal dan, Dr Rudy Alex sebagai wakil ketua umum.
“Langkah awal jangka pendek menyusun organisasi program jangka panjang. Kami akan melihat program prioritasnya Kementerian Kelautan itu yang nanti akan diselaraskan dengan program yang ada di MPN. Sebagai organisasi paguyuban yang namanya federasi konsentrasi karena kita memang menghimpun organisasi jangkar. Sudah pasti kami akan mengakomodir dulu apa pandangan masalahnya biasanya kalau dalam organisasi pertama ya bicara masalahnya, kelemahannya apa, ,” kata Dr. Herman Khaeron, selaku ketum baru menahkodari MPN hingga 2028 mendatang.
Lebih lanjut politisi asal Kuningan, Jawa Barat tersebut berseloroh, meski saat ini organisasi yang ditopang oleh tujuh pilar tersebut memiliki banyak keterbatasan, seperti saranan dan finansial tentu progran dan gagasan harus luas.
“Itulah yang tentu akan menjadi prioritas kerja organisasi, kita tidak punya anggaran, tidak punya struktur dan tidak punya sarana tetapi kita bisa membuat sarana yang terbatas dengan pemikiran dan gagasan yang luas,” ujar Herman Khaeron yang menggantikan, Ono Surono ketum sebelumnya.
Tujuh pilar yang menopang MPN meliputi Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO), Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI), Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI), Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Bidang Perikanan, Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI), BUMN Bidang Perikanan dan Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI).
Selain ketujuh pilar tersebut Munas ke IV ini pun dihadiri para dewan penasehat seperti mantan Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, dewan parak M Taufik, para mantan pejabat KKP seperti Gelwynn Yusuf, Sudirman Saad.
Kehadiran para sesepuh MPN tentunya sebagai tambahan imun bermufakat agar fungsi dari organisasi kembali berjalan. Untuk menyatukan visi dan langkah-langkah bersama dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara efisien dan berkelanjutan demi kesejahteraan dan memajukan sektor perikanan di Nusantara.
“Pada prinsipnya peran dan fungsi MPN adalah sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk membangun perikanan nasional dengan didasari ketulusan niat untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, secara optimal dan lestari,” urai Nimmi Zulbainarni, Sekjen MPN.
Meski dinahkodai politikus, akan tetapi MPN bersifat profesional, mandiri, tidak berorientasi profit dan tidak mencampuri kegiatan intern organisasi anggotanya serta bukan organisasi politik. MPN berupaya untuk menjadi organisasi yang terdepan, strategis, mandiri, independen, kritis dan bersikap proaktif terhadap pembangunan perikanan nasional.
Nimmi yang juga merupakan sekjen pada periode sebelumnya mengakui banyak kelemahan pada periode sebelumnya, mulai dari persoalan global yang melanda dunia, sampai masalah pengurus yang pada sibuk untuk urusan organik masing-masing, sehingga program kerja agak terbengkalai.
“Sebagai pengurus sebelumnya kami kurang maksimal, karna masalah satu dan lain hal, tapi kedepan kita semua anggota memiliki semangat yang sama untuk mengawal arah dan kebijakan pembangunan perikanan, dengan tujuan agar sektor perikanan dapat menjadi penggerak utama pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas dosen sekolah bisnis Institut Pertanian Bogor tersebut. (Hfz)
