Ketidakpastian Tinggi, Penerbitan Surat Utang Negara Perlu Lebih Hati-Hati

jagatbisnis.com – JAKARTA. Pemerintah diingatkan untuk berhati-hati dalam menerbitkan surat utang negara (SUN), mengingat kondisi pasar global yang masih penuh ketidakpastian dan volatilitas.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets, Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menyampaikan bahwa saat akan menerbitkan SUN, pemerintah harus terus memantau kondisi pasar.

“Harus dipantau karena jangan sampai menerbitkan utang saat suku bunga global naik atau biayanya mahal,” ujar Myrdal kepada Kontan, Selasa (28/9).

Selain itu, optimalisasi kondisi fiskal terkait dengan pendapatan negara juga harus dilakukan agar tidak mengandalkan pembiayaan anggaran melalui penerbitan utang.

Caranya adalah dengan menjaga stabilitas makro ekonomi domestik dan sosial politik, sehingga aktivitas masyarakat produktif dan bisa meningkat.

“Ini bisa jadi bekal agar pendapatan pajak kita meningkat dan akhirnya bisa mengakomodir kebutuhan belanja negara,” ungkapnya.

Baca Juga :   Pemerintah Raih Rp 7,8 T dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara Amidst Volatile Markets

Selanjutnya, pemerintah juga bisa memprioritaskan penerbitan utang yang didenominasi dalam mata uang rupiah, serta cepat mengambil momentum untuk menerbitkan SUN saat kondisi suku bunga global sedang melandai.

“Hal ini dilakukan dengan harapan biaya utang lebih murah dan pemerintah bisa mengoptimalkan kondisi tersebut,” kata Myrdal.

Sebaliknya, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menyarankan agar pemerintah mengurangi penerbitan SUN yang didenominasi dalam mata uang rupiah.

“Saya rasa dengan yield yang tinggi sekarang, masuk akal untuk memastikan tidak membebani anggaran ke depan. Sampai akhir tahun mungkin harus ada pengurangan penerbitan untuk dalam negeri,” kata Banjaran.

Baca Juga :   Pemerintah Raih Rp 7,8 T dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara Amidst Volatile Markets

Ia menyarankan agar pemerintah menerbitkan SUN dengan mata uang dollar, untuk menarik investor luar negeri dan menjaga likuiditas perekonomian dalam negeri tetap terjaga.

“Hal ini dilakukan sambil berkoordinasi dengan Bank Indonesia terkait strategi beli jual surat berharga mereka,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir April 2024 mencapai Rp 71,1 triliun. Realisasi ini baru mencapai 13,3% dari target dalam APBN sebesar Rp 522,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa rendahnya realisasi pembiayaan anggaran tersebut disebabkan oleh pemerintah yang masih menahan penerbitan utang baru, mengantisipasi volatilitas pasar keuangan global.

“Kita bisa cukup stabil, termasuk spread kita terhadap US Treasury karena kita cukup terukur dalam menerbitkan surat utang kita. Ini yang menyebabkan kita mungkin bisa menjaga yield kita,” jelasnya.

Baca Juga :   Pemerintah Raih Rp 7,8 T dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara Amidst Volatile Markets

Sri Mulyani mencatat, hingga April 2024, realisasi pembiayaan anggaran melalui utang mencapai Rp 119,1 triliun. Realisasi tersebut mencapai 18,4% dari target Rp 648,1 triliun atau turun 51,2% yoy.

Pembiayaan utang ini salah satunya berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) neto mencapai Rp 128,6 triliun, atau turun tajam sebesar 46,4% yoy, dan pinjaman sebesar Rp 9,5 triliun atau mencapai 48,37% dari target Rp 18,4 triliun.

Lebih lanjut, untuk pembiayaan non utang, realisasinya mencapai Rp 48 triliun, atau mencapai 38,3% dari pagu. Realisasi pembiayaan non utang ini meningkat 142,4% yoy. (Hfz)

MIXADVERT JASAPRO