KPK Dalami Kesaksian Permintaan Rp 12 Miliar dari BPK Terkait Opini WTP Kementan

jagatbisnis.com – JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan permintaan Rp 12 miliar yang diduga dari oknum auditor BPK terkait pengurusan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Pertanian (Kementan).

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, banyak fakta-fakta menarik dalam persidangan terdakwa Syahrul Yasin Limpo. Semua fakta yang terungkap di persidangan juga sudah dicatat oleh tim jaksa.

KPK memastikan akan mendalami fakta tersebut melalui pemeriksaan saksi atau pihak-pihak terkait. Pendalaman akan dilakukan setelah sidang SYL selesai.

Pendalaman kemungkinan dilakukan bersamaan dengan penyidikan TPPU SYL yang saat ini juga tengah dilakukan KPK.

Baca Juga :   Ketum PKB Muhaimin Iskandar Hari Ini Diperiksa KPK

“Jaksa pasti akan mengkonfirmasi kepada saksi lain. Sehingga berharap fakta sidang tersebut akan dapat menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklajuti KPK,” ujar Ali saat dikonfirmasi Kontan, Minggu (12/5).

Sementara itu, BPK menyampaikan tetap berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas BPK.

Pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan standar dan pedoman pemeriksaan serta dilakukan reviu mutu berjenjang (quality control dan quality assurance).

Apabila ada kasus pelanggaran integritas, maka hal tersebut dilakukan oleh oknum yang akan diproses pelanggaran tersebut melalui sistem penegakan kode etik.

Baca Juga :   Saksi Sidang Benur: Dari Bos hingga Mahasiswa

“BPK menghormati proses persidangan kasus hukum tersebut, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. BPK mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan tidak mentolerir tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik, standar dan pedoman pemeriksaan,” ujar BPK dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/5).

Untuk itu, BPK telah membangun sistem penanganan atas pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dan program pengendalian gratifikasi untuk memitigasi risiko terjadinya pelanggaran kode etik BPK.

Termasuk pemrosesan dan pemberian hukuman kepada oknum di BPK yang terbukti melanggar kode etik, melalui Majelis Kehormatan Kode Etik BPK.

Baca Juga :   Kementan Lakukan Pencanangan Penanaman Padi Gogo Tumpang Sari Kelapa di Wajo

Seperti diketahui, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Hermanto mengatakan, ada oknum auditor BPK yang pernah meminta Rp 12 miliar kepada Kementan.

Permintaan itu agar Kementan mendapat opini WTP. Sebab, status WTP ditengarai terganjal karena adanya indikasi fraud dalam pelaksanaan program food estate.

Penjelasan tersebut disampaikan saat Hermanto menjadi saksi persidangan perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menjerat Mantan Menteri Pertanian SYL. (Hfz)

 

MIXADVERT JASAPRO