JagatBisnis.com – Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung komitmen net zero emission. Bahkan baru-baru ini, Indonesia telah mengirimkan enhanced national determined contribution (NDC) ke Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
“Pada awalnya, ditargetkan pengurangan emisi karbon hingga 29 persen dengan usaha kita sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional dan global. Tapi angka itu sekarang telah direvisi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imagining A Net-Zero ASEAN di Nusa Dua, Kamis (30/3/2023).
Dia menjelaskan, pengurangan emisi karbon dari yang tadinya 29 persen menjadi 31,89 persen dengan usaha kita sendiri. Kemudian pengurangan emisi dari yang tadinya 41 persen menjadi 43,2 persen dengan dukungan global.
“Ini bukan hanya satu dokumen terpisah. Komitmen kami sudah terintegrasi dengan strategi pertumbuhan rendah karbon dan ketahanan iklim jangka panjang pada tahun 2050. Ini adalah visi kami agar Indonesia mencapai net-zero emission pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat dari itu,” tegas Sri.
Indonesia juga mengundang banyak dermawan untuk berpartisipasi dalam komitmen penting semacam ini. Apalagi, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal, serta inovasi pembiayaan untuk menjembatani kesenjangan dan menciptakan dana katalis untuk investasi dalam proyek hijau dan mengembangkan industri hijau.
“Insentif tersebut antara lain tax holiday, tax allowance, fasilitas PPN, bahkan pajak properti. Kami juga menemukan instrumen, seperti menerbitkan sukuk hijau dan obligasi SDG di tingkat global dan domestik. Obligasi SDG dan obligasi sukuk hijau kami diharapkan akan mengurangi 10,6 juta emisi CO2,” pungkas Sri. (*/esa)
