JagatBisnis.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan, penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) belum akan terealisasi dalam waktu dekat.
Heru juga menambahkan, selama proses panjang ERP, pihaknya siap menerima masukan dari warga Jakarta.
“Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian. Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya,” ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Dengan menampung semakin banyak masukan, Heru berharap jika nanti ERP diterapkan, tak ada lagi pro kontra.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan, tujuan penerapan ERP di Ibu Kota adalah untuk mengatasi kemacetan, bukan membebankan warga dengan jalan berbayar.
“Kajian penerapan ERP yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik. Oleh karena itu, kami memastikan kesiapan layanan dan infrastruktur transportasi publik di Jakarta,” terang Syafrin.
Pemprov DKI mencatat, dalam kurun waktu satu tahun saja (2018-2019), jumlah kendaraan bermotor roda dua bertambah sekitar 5,3 persen. Jika tidak dilakukan pengendalian, tidak menutup kemungkinan semakin tinggi tingkat kemacetan yang mengakibatkan semakin meningkatnya polusi udara di Jakarta.
Di samping itu, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta berdampak pada jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 8.000 kecelakaan pada tahun 2020 melansir data Kantor Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan tahun 2021. Sekitar 60 persen kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor.
Selain mengendalikan lalu lintas, penerapan ERP merupakan salah satu cara untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi polusi udara, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Jakarta.
“Namun demikian, kami tetap memerlukan masukan dari para pihak dan penerapannya masih butuh waktu yang panjang,” tegas Syafrin. (tia)
