JagatBisnis.com – Ketua KPU RI Hasyim Asyari memberikan penjelasan terkait rencana penggunaan kotak suara berbahan kardus di Pemilu 2024. Bahan kardus itu sempat dicibir karena dianggap mudah rusak, apalagi setelah beredar foto kotak kardus digembok.
Hasyim menjelaskan, istilah yang tepat untuk kontak suara ini adalah kotak karton duplex kedap air. Artinya, ini bukan kotak suara kardus seperti yang banyak dinilai negatif oleh sebagian masyarakat.
“Di publik itu istilahnya sering digunakan kotak kardus, kalau bahasa teknisnya kan kotak karton duplex kedap air,” kata Hasyim di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).
Hasyim membeberkan mengapa KPU kembali menggunakan kotak suara kardus lagi meski mendapat sorotan dari masyarakat. Menurutnya, bahan karton duplex ini cukup murah dibanding bahan alumunium sehingga tidak akan membebani anggaran Pemilu 2024.
“Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kotak alumunium itu statusnya itu aset milik negara, aset BMN (barang milik negara). Sehingga kotak ini ada stikernya, nomor aset dan dengan begitu maka mengelolanya menjadi berat bagi kami di KPU,” beber dia.
“Karena kenapa? Tidak selalu tersedia anggaran yang memadai untuk menempatkan kotak-kotak ini. Yang paling sedih itu kalau ketemu di pasar loak, ketemu kotak suara dengan stiker aset itu dan kita enggak bisa ngapa-ngapain,” lanjut dia.
Selain itu, kotak suara berbahan alumunium memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dijual kembali.
Sehingga bisa menjadi dorongan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjual kotak itu jika sudah tidak terpakai.
“Mau kita ambil juga bukan punya kita, sehingga dengan demikian kotak alumunium ini nilai ekonominya sangat menggoda. Karena apa? Nilainya tinggi mendorong orang untuk menguasai tanpa hak dan kemudian dijual di luar,” kata Hasyim.
Lebih lanjut, Hasyim mengatakan ketahanan dan kekuatan kotak kardus berbahan duplex ini tidak perlu diragukan. Ia menuturkan, setelah tidak dipakai, kontak suara itu akan langsung dijual dan hasilnya masuk ke kas negara.
“Setelah Pemilu selesai, coblos selesai, komplain atau sengketa selesai, pejabat-pejabat terpilih sudah dilantik, setelah sudah dipilah-pilah arsip yang perlu didokumentasikan, kemudian dihapus dengan cara di lelang, dan hasilnya disetorkan ke kas negara,” kata Hasyim. (tia)
