JagatBisnis.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim kisruh Bupati Meranti Muhamad Adil dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terkait alokasi dana bagi hasil (DBH) sudah selesai. Karena telah memfasilitasi pertemuan antara Adil dengan pihak Kemenkeu, Kementerian ESDM di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
“Semuanya sudah cair dan sudah clear. Jadi tidak ada masalah lagi,” tegas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, dalam keterangannya, Rabu (21/12/2022).
Agus mengatakan, pihaknya juga telah membahas DBH Kabupaten Meranti. Bahkan, Adil sempat menjabarkan kondisi Meranti yang tertinggal dan masih banyak warga miskin. Selain itu, pihak Kemenkeu dan Kementerian ESDM juga menjelaskan penetapan besaran DBH untuk Kabupaten Meranti.
“Semua sudah dibahas. Kita sudah sama-sama memahami, sama-sama menerima penjelasan masing-masing,” ungkapnya.
Sementara itu, Adil menyatakan polemik tersebut sudah selesai. Karena polemik itu hanya ada perbedaan data dari Kementerian ESDM dan Kemenkeu soal DBH Kabupaten Meranti.
“Saya ikut Pak Dirjen. Ini cuma ada perbedaan sedikit. Dari kami begini, dari ESDM begini dan dari Keuangan begini. Nanti, semua datanya kita cocokkan. Sehingga masalahnya makin clear,” terang Adil.
Sebelumnya, Adil sempat protes keras kepada Kemenkeu soal besaran DBH yang dinilai tak sebanding dengan sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan daerahnya. Bahkan sampai menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan. Karena seharusnya Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan US$100 per barel. Namun pada 2022, DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60 per barel. Untuk itu, pihaknya mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023. (*/eva)
