JagatBisnis.com – Menindaklanjuti Program Presiden-Transformasi Birokrasi, yakni peralihan Pejabat Administrasi ke dalam Pejabat Fungsional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian melaksanakan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Timur. Pada kunjungan kali ini, bersama dengan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Lydia Silvanna Djaman beserta tim menyambangi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Balikpapan, dan Kantah Kota Samarinda.
Berlangsung pada 16-17 November 2022, pada kesempatan tersebut seluruh tim melakukan penggalian informasi mendalam terkait proses bisnis dan Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Pertanahan serta kolaborasi para Pejabat Fungsional di bidang pertanahan, agraria, dan tata ruang.
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN, Deni Santo menyatakan, berbagai layanan dan inovasi sudah diterapkan Kementerian ATR/BPN guna memberikan kemudahan bagi masyarakat, pelaku usaha, serta instansi lainnya. “Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan program pemerintah dalam penguatan peran Jabatan Fungsional, di mana terdapat empat Jabatan Fungsional yang menjadi inti di lingkungan Kementerian ATR/BPN, yaitu Penata Kadastral, Asisten Penata Kadastral, Penata Pertanahan, dan Penata Ruang,” jelasnya.
“Implementasi perwujudan Jabatan Fungsional tersebut dilakukan dengan metode penyetaraan ke Jabatan Fungsional dan Inpassing Jabatan Fungsional. Total pegawai yang mengikuti program ini sejumlah 7.261 melalui metode penyetaraan. Kemudian, sebanyak 3.697 melalui Inpassing dan perpindahan jabatan. Adapun keberadaan Pejabat Fungsional tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam menyukseskan berbagai target pelaksanaan pelayanan pertanahan, khususnya yang terkait dengan Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red), pelaksanaan Reforma Agraria, bahkan kesuksesan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara beserta fasilitas pendukungnya,” lanjut Deni Santo.
Pada kunjungan kali ini, Tim Kemensetneg melakukan uji petik lapang terhadap sarana dan prasarana pendukung, serta penerapan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi dalam rangka memberikan layanan pertanahan yang optimal yang dilaksanakan oleh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Di samping itu, rombongan juga mengunjungi lokasi pembangunan IKN dan Waduk Semoi di Sepaku, Penajam Paser Utara sebagai sarana penyediaan air baku untuk berbagai aktifitas di IKN nantinya. Kunjungan ini juga dikhususkan untuk memantau pelaksanaan pembebasan lahan bagi pembangunan di IKN.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, (Kemensetneg), Lydia Silvanna Djaman memberikan apresiasi kepada jajaran Kementerian ATR/BPN “Apresiasi yang mendalam terhadap kesungguhan jajaran pegawai di lingkungan BPN Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada seluruh stakeholder atau customer. Baik dari unsur masyarakat, pemerintah, maupun pelaku usaha. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai inovasi yang berorientasi digital yang diterapkan di lingkungan Kantor Pertanahan, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan tersebut,” ungkap Lydia Silvanna Djaman.
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kemensetneg juga mengutarakan dukungannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan dan pengadaan tanah. Baik untuk pelaksanaan pembangunan di lokasi IKN, maupun berkaitan dengan program pembangunan nasional strategis lainnya di wilayah Kalimantan Timur. (srv)
