JagatBisnis.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan ada enam isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan program perumahan di Indonesia.
“Berdasarkan analisis yang kami lakukan terkait penyediaan perumahan setidaknya ada enam isu strategis yang sangat berpengaruh bagi pembangunan papan di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam Gelar Wicara Hari Tata Ruang Nasional 2022 di Jakarta, Selasa (22/11/2022).
Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan ini, imbuh Iwan, tentunya dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak Kementerian atau Lembaga
seperti kolaborasi Kementerian PUPR dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, SMF dan BP Tapera. Semua pihak bisa berperan regulator pemerintah yaitu sejak tahapan legalitas lahan, program pembiayaan perumahan, penyelenggaraan penyediaan perumahan, penyediaan infrastruktur dasar perumahan, keandalan bangunan dan tata ruang wilayah.
Iwan menjelaskan, ke enam isu strategis tersebut adalah pertama terkait penyediaan lahan dimana tingginya harga tanah di perkotaan sehingga sulit dijangkau oleh MBR. Kedua, potensi pembiayaan mikro yang masih belum dimanfaatkan secara optimal dan rendahnya keterjangkauan masyarakat terhadap pembiayaan primer.
Isu yang ketiga adalah masih banyak perumahan yang tidak memperhatikan keterpaduan PSU dan aksesibiltas, pengembangan hunian dengan TOD juga belum optimal. Ke empat, manajemen informasi atau data dan evaluasi masih kurang akurat dan belum bisa jadi acuan dalam penyelesaian permasalahan perumahan. Kelima, belum optimalnya adopsi teknologi kinerja konstruksi dan pengembangan tekonologi bangunan gedung dalam mewujudkan green building dan smart living, dan ke enam adalah belum optimalnya kelembagaan perumahan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta belum kuatnya tata kelola untuk kolaboratif dengan masyarakat dan pelaku usaha.
“Semua isu tersebut sangat mempengaruhi rantai pasok penyediaan perumahan, baik dari sisi supply maupun sisi demand yang meliputi penyiapan tanah matang, tahapan perizinan, ketersediaan bahan bangunan yang berkualitas, margin yang memadai dalam pembangunan perumahan. Kami juga mendorong ketersediaan pasokan dan kemudahan akses pembiayaan primer, ketepatan kelompok sasaran pada saat penghunian dan ketersediaan jangka panjang untuk pembiayaan sekunder perumahan,” katanya.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Ir. M Hidayat, MM, Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Fitrah Nur, Ketua Umum Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LP P3I) , Zulfi Syarif Koto, Ketua Majelis Tinggi Organisasi LP P3I, Andrinof A Chaniago, Perwakilan asosiasi pengembang perumahan, Perum Perumnas dan pengamat perumahan di Indonesia. (srv)
