JagatBisnis.com – Menko PMK Muhadjir Effendy meninjau kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan tekstil dan alas kaki di Jawa Barat, Rabu (16/11). Perusahaan yang ditinjau di antaranya PT KAHATEX di Rancaekek, Bandung dan PT CHANG SHIN di Karawang.
Dalam tinjauannya, Muhadjir menyatakan pemerintah terus berupaya mencari solusi di tengah makin banyaknya tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
Meski tak membidangi urusan industri dan perekonomian, Muhadjir menyatakan masalah PHK atau pengurangan jam kerja akan menjadi perhatiannya. Jika situasi ini berlanjut, dapat berisiko pada meningkatnya jumlah kemiskinan, termasuk munculnya keluarga miskin baru.
“Sebenarnya saya tidak menangani langsung soal industri ataupun soal perekonomian. Tapi saya mengurusi orang susah, orang miskin, nah saya kira PHK dan pengurangan jam kerja ini akan berisiko menambah orang miskin baru,” ujar Muhadjir melalui keterangan tertulisnya, Kamis (17/11).
Kondisi PHK tersebut, menurut Muhadjir, turut menghampiri industri tekstil dan produk tekstil serta alas kaki. Berdasarkan laporan dari sejumlah asosiasi, industri tersebut saat ini tengah mengalami kinerja yang melambat.
Beberapa perusahaan bahkan sudah ada yang memangkas jam kerjanya menjadi 3-4 hari dari yang biasanya 7 hari kerja. Atas kondisi tersebut, perusahaan pun banyak melakukan PHK pada tenaga kerjanya.
Ia menambahkan, saat ini PHK menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Pasalnya, sudah hampir 500.000 buruh di Jawa Barat di-PHK.
“PHK sudah mendekati 500 ribu dan jika tidak segera ada pengendalian, PHK bisa mencapai 1,5 juta. Ini harus ada antisipasi dan penanganan,” ucap Muhadjir.
Muhadjir menilai pengendalian ini harus dilakukan oleh semua pihak secara terkoneksi sehingga bisa menekan laju PHK di tengah ketidakpastian perekonomian akibat situasi politik global.
Kekhawatiran tersebut diutarakan Muhadjir lantaran melihat kondisi riil di lapangan, di mana sektor ekspor mulai menurun tajam. Kondisi itu diperparah pasar domestik yang masih dikuasai oleh dominasi barang impor.
Oleh karena itu, Muhadjir mengimbau agar perusahaan dapat menyiapkan proyeksi yang jelas untuk target ke depan. Ia juga menegaskan keputusan PHK kepada pekerja harus menjadi jalan terakhir yang digunakan oleh para pengusaha.
“Sebisa mungkin ditahan dulu, jangan ada PHK. Kita cari bersama solusinya,” ungkap Muhadjir.
Namun jika PHK tidak dapat dihindari, Muhadjir meminta agar para pekerja yang di-PHK dapat ditangani dengan baik melalui Jamsostek.
“Karena sekarang ada skema untuk mereka yang di PHK itu ada jaminan kehilangan pekerjaan, nah ini harus betul dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan sampai yang di PHK terpuruk dan ikut menambah jumlah kemiskinan di daerah,” kata Muhadjir.
“Saya mohon kerja sama semua perusahaan untuk mengantisipasi kondisi 2023. Saya ke sini untuk memastikan kalau nanti harus ada PHK jangan sampai nanti tidak terhubung dengan JKP,” pungkasnya. (tia)
