Kementerian PUPR Siapkan Desa Ngabab di Malang untuk Percontohan Program BSPS

JagatBisnis.com¬†Pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa setempat. Mereka menilai Program BSPS sangat membantu sekitar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seperti buruh tani serta peternak sapi “gaduh” untuk meningkatkan kualitas 113 rumah yang sebelumnya tidak layak menjadi lebih layak huni.

Salah seorang penerima Program BSPS di Desa Ngabab, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Hariyadi (37) bersama isterinya Ramiati mengungkapkan keluarganya tidak pernah menduga bisa membangun rumah menjadi layak huni. Apalagi dirinya hanyalah seorang buruh tani dan bekerja serabutan dan tidak memiliki penghasilan tetap.

“Saya hanya bekerja sebagai buruh tani yang hanya dibayar Rp 50 ribu selama bekerja setengah hari di ladang. Itu pun kalau ada yang meminta bantuan untuk mengerjakan pekerjaan tani ya kalau tidak ada ya nggak kerja,” ujarnya saat ditemui di rumahnya.

Dirinya menceritakan rumahnya dulu hanya dari kayu, berdinding dari anyaman bambu, lantainya tanah dan atapnya sering bocor apabila hujan turun. Namun dengan pendampingan petugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS, saat ini rumahnya telah berubah drastis terlihat dari konstruksi pondasi beton, dinding hebel dan memiliki lantai yang diplester.

Baca Juga :   Viral, Rumah BSPS di Gorontalo Mendadak Jadi Objek Wisata

Sejak mendapatkan sosialisasi Program BSPS di Balai Desa Ngabab, Haryadi mulai yakin bahwa rumah layak adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Hariyadi pun rela menggunakan tabungan keluarga sebanyak Rp 25 juta untuk menambah dana stimulan dari Kementerian PUPR sekitar Rp 20 juta.

“Alhamdulillah sekarang rumah saya jadi lebih layak karena sudah dibangun berkat Program BSPS dan berharap kegiatan ini dilanjutkan ke depan. Kami mendapat pendampingan dari TFL mulai dari sosialisasi hingga saat proses pembangunan dan pastinya BSPS ini gratis dan tidak ada potongan sama sekali,” terangnya.

Hal senada disampaikan warga Desa Ngabab lainnya yakni Suhardi (51). Dirinya mengungkapkan, baru kali ini keluarganya mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah. Keluarganya pun sangat bersyukur bisa memperoleh dana BSPS senilai Rp 20 juta yang di gunakan untuk membeli bahan bangunan Rp 17,5 juta dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

Suhadi yang juga menjadi peternak sapi “gaduh” juga mendapatkan dana BSPS dan didampingi oleh TFL dalam proses pembangunan rumahnya. Dirinya mengaku ingin keluarga dan anak-anaknya bisa tinggal di rumah yang layak huni.

Baca Juga :   Juni, Kementerian PUPR Pastikan Rumah Khusus Relokasi Masyarakat Terdampak Bendungan Kuningan Siap Dihuni

“Lebih enak rumahnya yang sekarang karena dindingnya sudah tidak pakai bilik bambu tapi ditembok pakai hebel. Program BSPS ini sangat baik dan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian PUPR karena Program BSPS ini sangat bermanfaat dan perlu dilanjutkan karena warga bisa bergotong royong saling membantu dalam pembangunan rumah,” katanya.

Sementara itu, perangkat desa setempat yakni, Kaur Keuangan Desa Ngabab, Hamam Royani dan Kasi Pelayanan Desa Ngabab, Yoga Prasetyo mengaku pihak desa sangat terbantu karena Program BSPS mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di daerahnya. Apalagi hingga saat ini masih banyak RTLH yang di huni oleh masyarakat Desa Ngabab karena mereka tidak memiliki penghasilan tetap sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah.

“Program BSPS ini harus dilanjutkan karena bisa mengurangi RTLH di desa-desa
sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari data yang kami miliki dari sekitar 400 RTLH, sebanyak 113 rumah telah berubah menjadi rumah layak lewat Program BSPS,” katanya.

Baca Juga :   Kementerian PUPR Bangun Rusun Mini untuk Ponpes di NTB

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto didampingi Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa IV, Sultan Sidik Nasution menyatakan, pihaknya melaksanakan Program BSPS untuk mengurangi jumlah RTLH sekaligus penghapusan kemiskinan ekstrem (PKE) di seluruh daerah di Indonesia. Pada tahun 2022 ini Kementerian PUPR menyalurkan BSPS di Provinsi Jawa Timur sejumlah 32.033 unit. Jumlah tersebut tersebar di 34 Kabupaten dan Kota di seluruh Jawa Timur.


“Anggaran Program BSPS yang disalurkan Kementerian PUPR di Kabupaten Malang senilai Rp 12, 18 Miliar untuk meningkatkan kualitas RTLH sebanyak 609 unit. Peran Pemda juga sangat penting karena bisa mendorong CSR dari PT. Nestle untuk drainase, serta pembangunan jalan lingkungan melalui Dinas Perkim serta bantuan dari Baznas Rp 5 juta per unit rumah.

“Khusus di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang kami siap menyelesaikan BSPS sejumlah 113 unit dengan anggaran Rp 2,26 M. Kami juga siap menjadikan Desa Ngabab sebagai percontohan “Kampung / Desa BSPS” dengan berkolaborasi dan bekerjasama dengan Baznas maupun sektor swasta lewat dana CSR nya untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang layak,” tandasnya. (srv)