Kemendagri: Pembangunan Jakarta Harus Berlanjut Meski Ibu Kota Pindah Ke Kalimantan Timur

JagatBisnis.com  –  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan di DKI Jakarta meski ibu kota negara akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Pembahasan sistem pemerintahan Jakarta pasca-pemindahan Ibu Kota dibedah dalam forum diskusi yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, di Jakarta.

Kepala BSKDN Eko Prasetyanto mengatakan pemindahan Ibu Kota merupakan kebijakan yang strategis, namun keberlanjutan pembangunan di Jakarta harus tetap menjadi perhatian.

“Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi dasar pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Kebijakan ini sangat strategis. Bagaimana caranya kita harus tetap menjaga keberlanjutan pembangunan (Jakarta),” kata Kepala BSKDN Eko Prasetyanto, dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/10/2022).

Baca Juga :   Para Kepala Desa Sumbar Audisi ke Pemdes Kemendagri

Menurutnya, pembangunan di Jakarta akan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Misalnya, masalah polusi udara yang saat ini sudah masuk dalam kategori sedang. Selain itu, intrusi air laut juga menjadi problem lain yang bakal menyebabkan permukaan tanah terus mengalami penurunan.
“Tidak hanya itu, mengenai tingkat kepadatan penduduk di Jakarta. Karena Jakarta hanya memiliki luas sekitar 651 km persegi, namun dihuni 11,5 juta penduduk dengan kepadatan 17 ribu jiwa per km persegi. Bahkan di wilayah Jakarta Pusat sudah 23 ribu jiwa. Jangan sampai masalah-masalah ini meluas di masa mendatang,” ungkap Eko.

Baca Juga :   Kominfo Tingkatkan Akurasi Penerima STB

Menurutnya, Jakarta disokong oleh kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 82 triliun rupiah. Jumlah itu termasuk APBD tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Karenanya, Jakarta diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga agar Indeks Pembangunan Manusia tetap tinggi.

Baca Juga :   Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Serahkan Data Toponimi dan Batas Wilayah Baru ke KPU

“Kita harus paham bagaimana persoalan demografi ke depannya. Karena kalau kita ketahui, bonus demografi di Jakarta sangat luar biasa. 70 persen usia produktif. Usia tidak produktif hanya 30 persen. Artinya ini memerlukan lapangan kerja yang tinggi. Lalu bagaimana desainnya agar Jakarta dapat menjadi kota global dan memberikan kenyamanan,” papar Eko. (*/eva)

MIXADVERT JASAPRO