Kadin: IKN Nusantara Akan Jadi Poros Baru Kekuatan Ekonomi Indonesia

JagatBisnis.comIbu Kota Negara (IKN) Nusantara akan digarap menjadi simbol Indonesia baru yang siap menjawab tantangan global. Sehingga IKN Nusantara bisa menjadi poros kekuatan baru Indonesia yang dapat mengoptimalkan potensi ekonomi seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, kehadiran IKN Nusantara di Pulau Kalimantan akan menggeser pusat ekonomi Indonesia yang selama ini bergantung di Pulau Jawa. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan baru, baik dari sisi populasi penduduk, pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, maupun pemerataan ekonomi.

“Selama ini lebih dari 60 persen kontribusi ekonomi nasional berasal dari Pulau Jawa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 57 persen. Hal ini menimbulkan persoalan yang pelik terhadap pertumbuhan ekonomi dan laju urbanisasi,” kata Arsjad, Rabu (19/10/2022).

Baca Juga :   Pembangunan IKN Nusantara Diawasi Konsultan Jepang

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam kesempatan yang sama mengatakan, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur bukan sekadar memindah gedung kementerian, pemindahan gedung Istana Presiden atau gedung-gedung yang lainnya. Pemindahan IKN juga membangun budaya kerja baru dan mindset ekonomi baru.

Baca Juga :   Jumlah Rakyat Miskin di Ibu Kota Baru Meningkat

“Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah punya agenda besar, ini demi kemajuan negara. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapan pun kita akan sulit jadi negara maju dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, Bapak Ibu tidak perlu ragu dan bimbang karena payung hukumnya sudah jelas,” ujar Jokowi.

Baca Juga :   Ini Alasan Softbank Batal Danai Pembangunan IKN Nusantara

Jokowi menambahkan, dalam RPJMN 2020-2024, estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahap awal pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp466 triliun, dengan asumsi pendanaan dari APBN sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha/swasta Rp123,2 triliun, dan KPBU Rp252,5 triliun.

“Dengan skema tersebut, pendanaan dari APBN hanya mengambil porsi 20 persen. Sedangkan, sisanya adalah dari kerja sama pemerintah bersama badan usaha, termasuk kontribusi dari investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri,” tutup Jokowi. (*/esa)