JagatBisnis.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadikan enam daerah sebagai percontohan tiga inovasi prioritas pajak dan retribusi, data tunggal kemiskinan, dan badan usaha milik desa (BUMDes).
“Ke daerah yang dijadikan percontohan tiga inovasi prioritas di daerah, yaitu Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Anambas, Kapuas Hulu, Nias Selatan, Kupang, dan Sorong,” papar Eko Prasetyanto Kepala BSKDN Kemendagri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/10/2022).
Dia menjelaskan, kini pihaknya berupaya mempercepat pembangunan di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Hingga kini, pajak dan retribusi masih jadi tulang punggung pendapatan, baik di APBN maupun APBD.
“Data BUMDes menunjukkan dari 75.961 desa di Indonesia, sekitar 7.000 BUMDes yang berbadan hukum.
“Ini perlu kerja keras dari kita semua. Pada Maret 2022, prioritas di bidang kemiskinan menunjukkan sejumlah penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan dengan penyebaran yang tidak merata.
Adanya proyek percontohan inovasi daerah diharapkan mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan,” paparnya.
Sementara itu, Aferi Syamsidar Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Kemendagri menambahkan, adapun tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam proyek percontohan inovasi daerah. Di antaranya, yang dilakukan dalam proses identifikasi, BSKDN Kemendagri akan mempelajari beragam terobosan yang diterapkan beberapa daerah rujukan. Setelah identifikasi, pihaknya akan melakukan perekayasaan.
“Setelah itu, kami akan membangun aplikasi berbagi pakai berdasarkan hasil kebutuhan dalam proses identifikasi dan penerapan model inovasi. Di tahapan ini, kami akan melakukan bimbingan teknis kepada fasilitator daerah dan melakukan monitoring dan evaluasi,” tutup Aferi. (*/eva)
