JagatBisnis.com – Izin Usaha Pertambangan Khusus( IUPK) PT Freeport Indonesia( PTFI) buat melaksanakan operasi pertambangan di Indonesia selesai pada 2041. Walaupun sedemikian itu, penguasa membuka kesempatan untuk PTFI buat memanjangkan izin industri. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan, PTFI saat ini telah dipahami negara dengan kepemilikan saham sebesar 51 persen lewat perusahaan BUMN. Perihal itu pula yang membuat Bahlil percaya kontrak PTFI dapat dipikirkan buat diperpanjang lagi.
” Karena ini sudah milik negara, sudah bakal tentu pemerintah akan selalu berpikir untuk kesinambungan dalam konteks investasi karena ini sudah punya negara,” tutur Bahlil Lahadalia dikala ditemui sesudah berikan orasi ilmiah di Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat( 7/ 10).
” Tidak menutup kemungkinan, mengkaji keberlangsungan Freeport pasca kontraknya. Tidak menutup kemungkinan,” ekstra Bahlil.
Bahlil berkata, penguasa memerlukan durasi buat mengkaji lebih dalam terpaut opsi perpanjangan kontrak itu. Ada pula hal yang jadi bawah pertimbangan merupakan gimana memandang kebutuhan penguasa, kebutuhan orang, serta kebutuhan Freeport itu sendiri. Sebelumnya, Holding BUMN Pertambangan MIND ID memohon dukungan DPR RI buat meneruskan operasi pertambangan PT Freeport Indonesia sehabis IUPK PTFI habis pada 2041 mendatang. Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, keberlanjutan operasi pertambangan PTFI ini cocok dengan perencanaan tambang ataupun life of mine plan sehabis 2041 buat melindungi rate progres pertambangan.
” Mudah- mudahan kita masuk lebih awal karena kita takut progres menurun menjelang 2041 kalau belum ada kepastian setelah 2041 IUPK akan dilanjutkan,” ucap Hendi dikala rapat dengan Komisi VII DPR, Rabu( 16/ 2). (tia)
