JagatBisnis.com-Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga Agustus 2022 telah mencabut setidaknya 2.065 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dari jumlah tersebut, 733 pelaku usaha menyatakan keberatan, 196 IUP diantaranya sudah dilakukan evaluasi ulang oleh Satgas Percepatan Invetasi. Sedangkan, 75 diantaranya bakal dikembalikan izinya setelah dilakukan review oleh tim satgas.
“Adapun sisa IUP yang tidak lolos tahap review oleh tim satgas bakal dikembalikan kepada negara untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat. Setelah kami melakukan pencabutan dan verifikasi terakhir, maka lahan yang ada akan kami distribusi kepada kelompok yang dianggap untuk pemerataan,” kata Menteri/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Minggu (14/8/2022).
Dia menjelaskan, lahan tersebut nantinya bakal diserahkan kepada organisasi masyarakat, BUMDes, BUMD hingga UMKM di tempat izin tersebut dicabut. Lahan yang sudah dicabut akan dikembalikan kepada negara, yang selanjutnya akan mendistribusikannya berdasarkan skala prioritas.
“Adapun 5 besar provinsi berdasarkan jumlah IUP yang dicabut adalah Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Kalau yang besar memang ada mekanisme tender, tapi kalau yang untuk ormas, BUMD, UMKM, yayasan dan koperasi, itu pemerintah akan melakukan penetapan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, intinya pencabutan dan pendistribusian lahan kembali ini dilakukan untuk penataan. Harapannya dengan masyarakat daerah mendapat lahan cabutan izin itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif. Untuk itu, pihaknya ingin pengusaha nasional muncul, pengusaha daerah bertambah, supaya ada keseimbangan.
“Jangan sampai ekonomi hanya dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Jadi, ekonomi harus merata,” tegasnya. (*/esa)
