JagatBisnis.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta sejumlah kementerian hingga organisasi profesi untuk bersinergi lakukan percepatan terkait imunisasi dasar anak.BSejumlah kementerian dan organisasi yang dimaksud, meliputi KemenPPPA, Kemendikbudristek, Kemendagri, Komenkominfo, Kemendesa & PDTT, BKKBN, TP PKK, Organisasi masyarakat, organisasi keagamaan serta organisasi profesi.
Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan, sinergi ini perlu dilakukan sebab sesuai dengan hasil pengawasannya terkait layanan kesehatan dasar anak selama Pandemi Covid-19, salah satunya soal imunisasi dasar lengkap, telah mengalami penurunan. Padahal, imunisasi merupakan bagian dari hak anak yang harus didapatkan agar terlindungi dari penyakit menular.
“Perlu upaya percepatan pelaksanaan layanan kesehatan dasar anak, terkait imunisasi dasar lengkap. Karena selama masa pandemi Covidd-19 capaian imunisasi dasar lengkap tersebut mengalami penurunan,” ujarnya, seperti dikutip Rabu (20/7/2022).
Menurut Jasra, percepatan ini dilakukan untuk mendukung upaya yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yakni berupa Program Bulan Imunisasi Anak Indonesia (BIAN) yang dicanangkan tahun 2022. Tujuannya untuk meningkatkan cakupan imunisasi rutin anak yang sempat menurun selama pandemi Covid-19. Pelaksanaan BIAN dilakukan secara serentak dalam 2 tahapan.
“Tahap I dilaksanakan mulai pertengahan Mei tahun 2022 bagi seluruh provinsi di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kemudian, tahap II dilaksanakan mulai bulan Agustus bagi provinsi di pulau Jawa dan provinsi Bali,” paparnya.
Dia menambahkan, dalam pelaksanaan BIAN, pemerintah juga menambah tiga jenis imunisasi rutin pada anak yang sebelumnya 11 vaksin menjadi 14 vaksin. Adapun vaksin yang ditambahkan adalah vaksin Rotavirus untuk anti diare dan vaksin PCV untuk anti pneumonia yang ditargetkan untuk anak. Kemudian vaksin HPV guna mencegah kanker serviks yang diberikan untuk anak kelas 5 dan 6 SD demi mencegah potensi kanker serviks saat anak menjadi dewasa.
“Untuk itu, kami meminta Kemenkominfo untuk bisa meningkatkan kembali Promosi Kesehatan melalui media digital terkait imunisasi. Karena hingga kini masih banyak orangtua yang menolak anaknya diimunisasi. Selain mempromosikan program BIAN via digital, kami juga mendorong kepada Kemenkes, BKKBN, TP PKK dan instansi terkait pemberdayaan masyarakat di bawah naungan Kemendesa & PDTT juga Kemendagri untuk membuat inovasi seperti Gebyar Posyandu Balita,” pungkasnya. (*/esa)
