JagatBisnis.com – Pemerintah Sri Lanka diguncang badai ekonomi hebat sepanjang sejarahnya yang merdeka pada 1948. Salah satu pemantiknya utang infrastruktur yang dicekoki China melalui Belt and Road Initiative (BRI).
Gubernur Bank Sentral Sri Langka atau Central Bank of Sri Lanka (CBSL), Nandalal Weerasinghe mengakui keuangan Sri Langka tengah payah. Menurut mantan direktur eksekutif alternatif Dana Moneter Internasional (IMF) itu, Sri Langka sudah tidak mampu lagi membayar utang.
Mengutip dari Times of India, Senin (27/6/2022), simpanan dolar AS yang tersisa di brangkas pemerintah Sri Langka. Mau-tak mau, pemerintah memprioritaskan urusan perut ketimbang bayar utang.
“Kami harus fokus untuk mengimpor kebutuhan pokok. Bukan membayar utang luar negeri. Kita sudah sampai di titik membayar utang menjadi sangat menantang dan tidak mungkin,” kata Weerasinghe.
Per akhir 2021, utang luar negeri Sri Lanka mencapai US$50,72 miliar. Atau 60,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dan, China adalah kreditur terbesar Sri Langka, melalui skema Belt and Road Initiative (BRI), termasuk pembangunan Pelabuhan Hambantota. Total utang Sri Lanka ke China mencapai US$8 miliar atau 1/6 dari total utang luar negerinya.
Dari berbagai proyek infrastruktur yang dibiayai dana utangan China, banyak yang tak memberikan efek domino terhadap perekonomian Sri Langka. Bahkan, China meminta jatah ekspor produk ke Sri Lanka senilai US$3,5 miliar.
Sejumlah media mainstream di Hongkong menuliskan bagaimana kecerobohan Sri Langka berutang ke China untuk memoles infrastukturnya. “Dari awal, kecerobohan meminjam dari China buat infrastruktur yang tak menguntungkan membuat negara itu di titik ini,” tulis Hong Kong Post.
Sejatinya, pemerintah Sri Lanka sudah mencoba lobi China pada awal 2022. Tujuannya ya restrukturisasi utang, namun China menolak. Bahkan menetapkan bunga yang mencekik leher.(pia)
