JagatBisnis.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah tidak menghalangi rencana mahasiswa menggelar demo Senin 11 April 2022 besok. Sebagai negara demokrasi, pemerintah harus menghormati hak-hak rakyat yang akan menyampaikan pendapat.
“Karena masalah unjuk rasa atau demonstrasi ini sudah merupakan bagian dari demokrasi serta jelas-jelas dilindungi oleh UU, maka MUI mengimbau kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait agar menghormati hak-hak dari mahasiswa dan rakyat yang ikut berunjuk rasa dengan tidak menghambat dan menghalang-halangi kelompok mahasiswa atau peserta unjuk rasa yang akan datang ke Jakarta, yang akan datang dari berbagai daerah agar mereka bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik,” kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangan pers, Minggu (10/4/2022).
Anwar menilai, demo mahasiswa tersebut sangat penting karena menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode hingga penundaan pemilu 2024.
“Di samping itu, mereka juga mendesak pemerintah agar bisa menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat serta juga menuntut agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ujarnya.
Meski demikian, Anwar Abbas mengimbau para mahasiswa tertib dalam melakukan unjuk rasa. Dia meminta mahasiswa tidak anarkis dan tidak mudah terprovokasi. Anwar juga meminta aparat yang mengamankan aksi unjuk rasa untuk tidak represif.
“Kepada pihak aparat keamanan dan penegak hukum, MUI meminta agar mampu mengendalikan diri dan jangan mempergunakan peluru tajam serta melakukan hal-hal atau tindakan yang berlebihan yang melanggar HAM dan menyakiti hati rakyat, karena kalau hal demikian sempat terjadi, maka dia akan meninggalkan luka yang dalam di hati rakyat serta masyarakat luas dan itu jelas tidak baik bagi perjalanan kehidupan demokrasi di negeri ini ke depannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyebut demo 11 April 2022 digelar karena mereka menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas menolak wacana jabatan 3 periode. Mereka meminta ketegasan Jokowi menolak wacana tersebut.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan pihaknya tidak akan represif dalam mendampingi Polri mengamankan aksi demo mahasiswa. Ia juga meminta mahasiwa tidak terpancing provokasi dan tindakan anarkis.
“Kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah,” kata Andika saat mengunjungi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (9/4/2022).(pia)
