Pemerintah Diminta Tegas Hadapi Mafia Minyak Goreng

JagatBisnis.com – Harga minyak goreng yang sempat melambung membuat pemerintah akhirnya menerapkan harga eceran tertinggi (HET). Namun di sisi lain, pemerintah juga diminta tegas dalam menghadapi mafia minyak goreng.

“Dengan kejadian kelangkaan kemarin, tantangan pemerintah saat ini harus bisa melawan mafia minyak goreng. Inilah tantangannya,” kata Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (19/3/2022).

Menurutnya, aplikasi HET secara gradual membuat harga minyak goreng perlahan turun menuju titik yang ditentukan. Harga pun mulai menyentuh angka rasional yang dapat dijangkau masyarakat. Sehingga angkah pemerintah melalui Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sudah tepat ketika menerapkan HET pada minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah.

Baca Juga :   Pemerintah Resmi Luncurkan Minyak Goreng Murah

“Adanya HET ini, membuat daya beli masyarakat terjangkau. Karena sebelum kebijakan HET, minyak goreng berada di kisaran Rp42.000 untuk per liter. Ada kebijakan HET, minyak goreng berada di kisaran Rp28.000 (HET) hingga Rp5 ribu (di atas HET). Saat kebijakan HET dicabut, minyak goreng kemasan sudah menyentuh harga Rp47.000 per dua liter,” papar Huda.

Baca Juga :   1,1 Juta Kg Minyak Goreng Ditemukan di Sumut, Diduga Ditimbun

Dia mengakui, penerapan HET akan membuat kelangkaan dari minyak goreng kemasan. Hal itu, karena produsen dan rantai distribusi minak goreng tak mau kehilangan momen mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah agar stok minyak goreng bisa mencukupi di pasaran dengan harga yang sudah ditentukan.

Baca Juga :   Hore! Minyak Goreng Harga Rp14.000 per Liter Sudah Ada di Pasar Tradisional

“Pemerintah sudah seharusnya menyediakan stok terlebih dahulu dan ketika stoknya cukup banyak maka pemerintah bisa melakukan kebijakan HET sekaligus melakukan operasi pasar. Kebijakan HET sudah pasti akan menimbulkan kelangkaan, maka dari itu kebijakan ini harus diimbangi dengan penyediaan stok dari pemerintah,” pungkasnya. (*/esa)

MIXADVERT JASAPRO