JagatBisnis.com – Pemerintah, KPU, dan DPR telah sepakat menggelar pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang. Memasuki tahapan pemilu pertengahan tahun ini, sejumlah partai politik baru mendeklarasikan diri siap ikut maju dalam Pemilu Serentak 2024.
Mulai dari Partai Buruh, Partai Ummat, dan Partai Pelita yang didominasi kalangan Muhammadiyah, hingga parpol pimpinan eks politikus Demokrat dan Hanura, Gede Pasek Suardika, yakni Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
Bukan murni parpol baru, Partai Buruh yang pernah menjadi peserta Pemilu 1999 dan 2004 yang dibangkitkan lagi jelang Pemilu 2024. Salah satu pencetusnya adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
“Partai Buruh yang akan dideklarasikan ulang dan akan Kongres 4-5 Oktober adalah kelanjutan Partai Buruh yang didirikan sebelumnya,” ucap Said Iqbal dalam jumpa pers via Zoom, Minggu (3/10/2021).
Partai Buruh kini dibentuk oleh 11 organisasi buruh. Said menyebut perbedaan Partai Buruh saat ini dengan yang lalu adalah besarnya dukungan dari serikat pekerja, termasuk forum guru, tenaga honorer swasta, dan nelayan.
“Itulah yang baru bedakan dengan lama, sehingga spektrum konstituennya lebih luas,” tuturnya.
Said mengungkap, salah satu isu yang mendasari bangkitnya Partai Buruh adalah disahkannya RUU Cipta Kerja yang kontroversial dan sangat ditentang buruh.
“Kekalahan telak kaum buruh dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Jadi itu salah satu faktor utama menghidupkan kembali partai buruh,” terangnya.
Pada Oktober 2021 lalu, Partai Buruh menyatakan siap mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. Saat itu, Said Iqbal menerangkan pihaknya sedang mempersiapkan membentuk pengurus di tiap provinsi dan kabupaten/kota termasuk kecamatan, yang diklaim sudah mencapai 50%.
“Calon presiden Partai Buruh yang diusulkan bulat yaitu saudara Said Iqbal, baru satu nama,” ucapnya.
Teranyar, Wasekjen Partai Buruh Indri Julia optimistis pihaknya bakal lolos sebagai peserta pemilu dan masuk parlemen. Ia mengungkap, Partai Buruh punya basis massa yang jelas sebanyak 5 juta anggota organisasi buruh se-Indonesia. Angka itu diklaim bisa lebih besar karena belum termasuk keluarga Partai Buruh.
“Partai Buruh yakin dan optimis bahwa pertama kita akan lolos verifikasi dan kedua yakin akan lolos parliamentary threshold 4%, karena dari keanggotaan sendiri lebih dari 5 juta,” kata Indri saat dihubungi, Kamis (24/2).
“Anggap 5 juta dikali istri berarti 10 juta, dikali anak. Kita enggak muluk-muluk memiliki keyakinan dari situ,” imbuh dia.
PKN
Sekjen Hanura, I Gede Pasek Suardika (GPS), memutuskan mengundurkan diri dari Hanura. Setelah keluar dari Hanura, I Gede Pasek dipercaya untuk memimpin partai baru yang diberi nama Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Oktober 2021 lalu.
PKN merupakan partai baru yang didirikan oleh para loyalis Anas Urbaningrum. Hal ini diungkapkan salah satu inisiator PKN, Sri Mulyono.
“Sebenarnya begitu mendengar seringnya ide dan gagasan politiknya dihambat sehingga tidak bisa maksimal, kami sudah meminta GPS untuk keluar saja dan merintis dari nol dan lebih sehat,” kata Sri, Sabtu (30/10/2021).
Sri mengungkapkan sebenarnya Gede Pasek merasa tak enak meninggalkan Hanura karena sudah dekat dengan kader di daerah. Melihat potensi Gede Pasek di politik, inisiator PKN pun mengajaknya untuk bergabung.
“Begitu bersedia, GPS meminta ide gagasan politik kebangsaan yang diimpikan bisa dijadikan tulang punggung perjuangan, maka lahirlah Partai Kebangkitan Nusantara,” kata Sri yang kini dipercaya sebagai Sekjen Pimnas PKN.
Inisiator lain yakni eks anggota DPR Mirwan Amir. Ia mengatakan, saat ini pihaknya bergerak cepat untuk menyelesaikan struktur pusat dan mulai menyiapkan embrio di daerah. Bahkan sekretariat partai ini juga memilih homebase di kawasan Menteng Jakarta.
“Saya yang gembira bisa bersama GPS bangun partai. Banyak teman eks Demokrat, Hanura serta para aktivis PPI dan alumni Cipayung plus yang sudah tahu kapasitasnya langsung meminta bergabung. Apalagi integritas politiknya tidak bisa diragukan lagi,” kata Mirwan yang didapuk sebagai Bendahara Umum.
“Internalisasi dan penguatan Wawasan Nusantara menjadi bagian penting dari perjuangan politik PKN. Dia kuat banget konsep dan visi kebangsaan, Bahkan program perjuangan partai pun sudah diselesaikan GPS. Gercep (gerak cepat, red) banget,” imbuhnya.
Kini, PKN telah lolos Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Gede Pasek mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang fokus untuk lolos administrasi dan faktual KPU RI.
“Saat ini persiapannya masih terus berjalan dan sesuai dengan tahapan yang telah dirancang. Kami akan membaginya ke dalam tiga etape program,” kata Gede Pasek Suardika saat dihubungi, Kamis (23/2).
Gede merinci tiga etape PKN. Pertama lolos badan hukum, kedua lolos verifikasi administrasi dan faktual KPU RI, dan ketiga lolos parliamentary serta masuk Senayan.
“Saat ini kami fokus pada etape kedua saja. Kami tidak mau kehilangan fokus karena tahapan kedua ini adalah tahapan tersulit bagi partai baru,” terang Gede.
Partai Ummat
Eks elite PAN, Amien Rais, menggagas Partai Ummat dan mulai mempersiapkan susunan kepengurusan sebagai syarat mendapatkan SK resmi pendirian parpol di Kemenkumham pada Oktober 2020.
Menyusul kabar ini, Partai Ummat resmi mendeklarasikan diri pada 29 April 2021.
Dalam kepengurusan Partai Ummat, Amien akan menduduki posisi Ketua Majelis Syuro. Sementara sejumlah pimpinan diisi oleh loyalis hingga menantu Rais Amien.
Namun jelang akhir 2021, Partai Ummat ditinggalkan beberapa pengurus di pusat hingga daerah. Mereka yang mundur dari partai termasuk dua loyalis Amien Rais yakni Neno Warisman dan Agung Mozzin.
Belakangan, Partai Ummat menjadi salah satu pihak menggugat presidential threshold (PT) 20% di Mahkamah Konstitusi. Sekjen DPP Partai Ummat, Muhajir, mengatakan partainya memiliki hak konstitusional yang sama untuk bisa mengusung capres.
“Partai Ummat memanglah partai politik yang baru saja dibentuk pada tahun 2021 lalu. Namun, kami tetap memiliki hak yang sama, diberikan oleh UUD untuk mengusung kader terbaik kami menjadi calon presiden,” kata dia.
“Hadirnya ketentuan presidential threshold justru telah mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum equality before the law dan pemerintahan,” tambahnya.
Partai Pelita
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mendeklarasikan partai baru bernama Partai Pelita di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/2). Din yang dalam struktur menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita pun telah melantik dan mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Pelita.
Ketua DPP Partai Pelita dijabat oleh Beni Pramula, yang merupakan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2014-2016. Partai Pelita telah mengantongi Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM dan kini juga sedang menyiapkan diri untuk lolos verifikasi faktual sebagai parpol peserta Pemilu 2024.
“Kami sedang menyiapkan diri untuk lolos verifikasi faktual. Kalau sudah lolos nanti jadi peserta pemilu, ya, kita jaring dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, kaum milenial khususnya. Karena ini partai kaum milenial. Kami MPP hanya memantau dari belakang, Tut Wuri Handayani,” kata Din kepada wartawan.
“Hanya memastikan nilai-nilai etika politik berdasarkan agama dan nilai luhur bangsa diterapkan. Adik-adik saya dorong tampil beda. Terserahlah rakyat memilih nanti. Itu masih jauh, masih 5 bulan lagi, insyaallah kita akan susun taktik dan strategi untuk mendapatkan dukungan dari rakyat,” imbuh dia.
Meski begitu, Din mengungkapkan pihaknya belum berbicara jauh soal strategi di Pemilu 2024. Ia pun belum bisa memastikan siapa tokoh-tokoh yang akan ikut bergabung ke Partai Pelita dalam waktu dekat.
Din memastikan Partai Pelita akan merangkul semua kalangan meski saat ini banyak pimpinan yang berlatar belakang Muhammadiyah. Mulai dari berbagai ormas hingga agama selain Islam.
“Dari berbagai ormas ada. Ada HMI, GMNI, PMII. Ini partai yang terdiri dari berbagai latar belakang dan insyaallah pada waktunya nanti dari aktivis agama agama lain kita juga buka diri. Tidak [Muhammadiyah] semua,” ujarnya.
“Kebetulan saya ini walaupun pernah memimpin Muhammadiyah pernah juga memimpin MUI, lintas ormas, dan juga memimpin dan mendirikan yang lintas agama. Jadi tidak dikhususkan ormas ormas-ormas tetentu,” tandas dia.
Masyumi Reborn
Sejumlah deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kembali membangkitkan Partai Masyumi bertepatan dengan Milad
Masyumi ke-75. Partai Masyumi sebenarnya sudah dibubarkan pada era Presiden Sukarno.
Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani, mengatakan deklarasi dilakukan agar Masyumi dapat aktif kembali. Kegiatan deklarasi diberi tagline ‘Masyumi Reborn’ di aula Masjid Furqon, Kramat Raya, Jakarta Pusat pada November 2020.
“Iya, namanya adalah mendeklarasikan kembali aktifnya partai politik Islam Indonesia, Masyumi. Masyumi Reborn itu tagline,” kata Yani saat dihubungi, Sabtu (7/11/2020).
Deklarator KAMI, MS Kaban, mengatakan dalam deklarasi dibentuk Majelis Syuro yang akan menindaklanjuti deklarasi untuk membentuk partai Islam.
“Jadi gini. Ini semacam namanya Milad itu, ya, Milad, kan, kalau orang ulang tahun jadi mengenang 75 tahun Masyumi,” kata Kaban saat itu.
“Sekalian ini mendeklarasi calon-calon Majelis Syuro-nya. Nanti Majelis Syuronya lah yang akan menindaklanjuti untuk melahirkan partai politik Islam,” jelasnya.
Susunan Pengurus Pusat Periode 2021-2026 resmi dideklarasikan pada April tahun lalu. Ketua Majelis Syuro Masyumi adalah eks Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua.
Setelah ketua umum, ada lima orang mengisi posisi wakil ketua umum, lalu ada sekretaris jenderal, bendahara umum, ketua bidang, dan lain lain. Salah satu nama beken adalah Alfian Tanjung. (pia)
