JagatBisnis.com – Indonesia sebagai penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, tapi sungguh miris karena sudah udah hampir 4 bulan masyarakat mengalami kelangkaan minyak goreng. Bahkan, kebijakan yang dilakukan pemerintah mulai dari subsidi harga minyak goreng, hingga ke pembatasan keran ekspor melalui Domestic Market Obligation (DMO) dan penerapan Domestic Price Obligation (DPO) justru kian membuat stok minyak goreng di pasaran semakin terbatas, bahkan langka.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, kelangkaan minyak goreng terjadi karena tata kelola sawit di Indonesia yang amburadul. Berlarut-larutnya permasalahan ini membuktikan bukan saja betapa buruk dan lambatnya penanganan pemerintah, tapi juga cermin ketidakpekaan terhadap kesulitan masyarakat yang telah tercekik di tengah krisis pandemi.
“Pemerintah tentu memiliki segudang alasan. Mulai dari naiknya harga CPO (minyak mentah) di pasar global hingga meningkatnya lonjakan kebutuhan CPO. Namun semua itu problem klise yang sebenarnya sudah dapat diprediksi,” katanya seperti dikutip dari akun Twitternya @fadlizon, Rabu (23/2/2022).
Akhirnya, lanjut Fadli, karena tak adanya langkah antisipatif yang tepat, kondisi semakin amburadul. Sehingga masyarakat yang harus menanggung kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Namun, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah. Justru upaya tersebut kian membuat stok minyak goreng di pasaran semakin terbatas, bahkan terjadi kelangkaan.
“Karena kebijakan itu dibuat berdasarkan diagnosa yang keliru sehingga tidak tepat sasaran dan tidak mengatasi kelangkaan minyak goreng. Kebijakan subsidi harga yang diterapkan pada kenyataannya gagal karena tak tepat sasaran. Pemerintah malah mensubsidi minyak kemasan. Padahal, konsumsi minyak goreng rumah tangga sebanyak 61 persen adalah minyak curah,” tutupnya. (*/eva)
