JagatBisnis.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia melalui Holding Ultra Mikro. Ini akan mengantarkan pelaku usaha ultra mikro naik kelas. Sehingga ekonomi Indonesia dapat terakselerasi dengan optimal. Hal itu sejalan dengan potensi sektor ultra mikro dalam lanskap UMKM di Indonesia.
“Kami sering mendengar 98 persen dari 64 juta unit usaha adalah pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Makanya, kami mencoba memetakan seberapa besar ultra mikro. Hasilnya, ternyata dari 98 persen itu sebanyak 81,8 persen adalah ultra mikro,” kata Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, Sabtu (19/2/2022).
Dia menjelaskan, Oleh Karena itu, upayanya bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian di Holding Ultra Mikro dapat memperluas jangkauan untuk melayani lebih banyak nasabah. Target tersebut juga tertuang dalam Visi BRI untuk menjadi The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion pada tahun 2025.
“Ke depan, itu bukan literasi tapi inklusi dulu. Sehingga kami akan berikan akses dahulu, baru nanti ada sebuah motivasi mau belajar. Sekarang inklusi Indonesia itu cuma 76 persen dan kami akan dorong menjadi 90 persen di tahun 2024,” ungkapnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing Yulius menambahkan, pihaknya menyambut positif adanya entitas Holding Ultra Mikro yang dipimpin oleh BRI ini. Karena dinilai bakal punya andil besar dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia dan dapat mendorong untuk mencapai inklusi keuangan.
“Holding Ultra Mikro dapat menjadi solusi akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro agar bisa meningkatkan produktivitasnya, sehingga terdapat potensi untuk naik kelas serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sehingga upaya ini diharapkan dapat lebih meratakan pembangunan dan tingkat kemiskinan kita masih cukup tinggi,”imbuhnya.
Menurut dia, adanya Holding Ultra Mikro merupakan holding pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan UMKM lebih terintegrasi dan koordinasi. Sehingga akan didapatkan pembiayaan biaya yang lebih murah dengan jangkauan yang lebih luas. Selain itu, masyarakat semakin mudah mengajukan pinjaman, dan terdapat pendampingan.
“Makanya, kami mendorong pelaku UMKM yang sebagian besar bekerja di sektor informal untuk beralih ke sektor formal agar akses pembiayaan lebih mudah didapat melalui pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk legalitas bisnis yang tercatat oleh pemerintah. Adapun jumlah NIB sudah mencapai lebih dari 17 juta usaha mikro dan diharapkan makin bertambah,” tutup Yulius. (eva)
