JagatBisnis.com – Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian bangsa. Dari 64 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 52 persen di antaranya pelaku UMKM adalah perempuan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk tingkat usaha kecil, terdapat 56 persen dari 193.000 usaha kecil pemiliknya perempuan. Sementara, untuk usaha menengah, 34 persen dari 44,7 ribu pelaku usahanya adalah perempuan.
“Dari data tersebut, perempuan ini adalah pelaku yang sungguh sangat penting dan bahkan utama pada level kecil dan mikro,” katanya di Jakarta, Senin (10/1/2022).
Menurut Sri, UMKM berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, yaitu 60 persen dari total ekonomi nasional dan 97 persen dari sisi penciptaan dan penyerapan kesempatan kerja. Maka, UMKM tidak hanya sekadar aktivitas yang dilakukan oleh banyak pelaku, terutama para perempuan, namun juga merupakan penggerak dan tulang punggung ekonomi di Indonesia.
“Apalagi, negara kita memiliki program pemberdayaan UMKM yang sudah dilakukan melalui berbagai aktivitas, seperti pembiayaan Ultra Mikro (UMi), kredit usaha rakyat (KUR), Program Mekaar, hingga program digitalisasi dari kegiatan UMKM. Dukungan lainnya diberikan melalui investasi pembangunan infrastruktur digital ke seluruh pelosok Indonesia untuk mendorong pengembangan kewirausahaan yang berplatform digital,” paparnya.
Dia menambahkan, pemerintah juga memberikan kemudahan di bidang perizinan melalui online single submission (OSS). Melalui sistem OSS, UMKM akan lebih mudah mendirikan perusahaan secara lebih formal. Sehingga bisa mendapatkan akses modal yang lebih besar lagi seperti yang ada di perbankan, serta izin yang mudah.
“Kami berharap ini juga dimanfaatkan oleh para pengusaha perempuan di level mikro. Sehingga mereka kalau memiliki izin usaha yang formal dan akan makin mendapatkan akses modal yang makin kuat,” terangnya.
Apalagi, lanjut dia, APBN terus berusaha untuk memberikan pemihakan kepada para pelaku usaha menggunakan instrumen keuangan negara yang dikelola langsung melalui APBN maupun kekayaan negara yang dipisahkan untuk memberikan dukungan yang nyata bagi para usaha kecil, terutama para perempuan.
“Kami akan menggunakan berbagai kebijakan untuk bisa bantu sebanyak mungkin dan semua segmen yang membutuhkan. Itu semuanya dilakukan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha yang sangat ultra mikro sehingga mereka mampu mendapatkan akses permodalan,” pungkasnya. (*/esa)
