JagatBisnis.com – Utang negara per November 2021 tembus Rp6.713,24 triliun. Mendekati Rp7 ribu triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) pede bisa lunasi.
Porsi utang negara di bulan November 2021 itu, bertambah Rp25,96 triliun dibandingkan periode Oktober 2021 yang mencapai Rp6.687,28 triliun.
Secara terperinci, utang pada November 2021 terdiri dari Rp832,51 triliun pinjaman, dan Rp5.889,73 triliun surat berharga negara (SBN). Adapun, SBN ini terbagi dalam dua kategori, yakni SBN yang dilepas di pasar domestik Rp4.614,96 triliun serta SBN valuta asing (valas) Rp1.274,77 triliun.
Dari sisi rasio, posisi utang terakhir RI diketahui sebesar 39,84 persen dari produk domestik bruto (PDB). Persentase tersebut masih cukup lapang dari ketentuan konstitusi Indonesia yang menetapkan batasan maksimal 60 persen PDB.
Sejatinya, utang pemerintah yang semakin membengkak seiring dengan kebutuhan dana penanganan pandemi COVID-19.
Meski demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia masih mempunyai kemampuan untuk membayar utang. Hal tersebut dia tegaskan ketika melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur tengah pekan ini.
“Kalau kita belanjanya bagus, infrastruktur bagus, SDM berkualitas, ini membuat Indonesia tumbuh. Dan jika tercapai, maka pasti kita bisa membayar lagi. Insya Allah kembali dengan aman. Itulah yang masuk ke dalam perencanaan keuangan negara,” katanya.
Tahun lalu, Sri Mulyani mengklaim pertumbuhan utang masih bisa terkontrol. Disebutkan, jika pagu pembiayaan utang pada 2021 adalah sebesar Rp1.177,4 triliun. Namun, pemerintah hanya melakukan penarikan utang sebesar Rp867,4 triliun atau 73,7 persen dari yang direncanakan. “Pembiayaan utang kita lihat Rp310 triliun lebih kecil,” ujar Sri Mulyani.
Kondisi tersebut tidak lepas dari sektor pendapatan negara yang sebesar Rp2.003,1 triliun atau melesat 114,9 persen dari target APBN Rp1.743,6 triliun. Capaian itu membuat defisit anggaran menjadi semakin kecil dari sebelumnya diperkirakan Rp1.006,4 triliun menjadi Rp868,6 triliun di akhir Desember 2021.
Di sisi lain, ekonom senior Faisal Basri tidak terlalu setuju dengan pandangan Sri Mulyani. Dia bilang utang Indonesia secara rasio PDB, memang masih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga.
Sebut saja Singapura. Utang Indonesia mencapai 40 persen dari PDB. Sedangkan utang Singapura setara dengan 100 persen dari PDB-nya. Namun janan senang atau bangga dulu.
Kata Faisal, ada satu kata kunci yang selama ini jarang dipublikasikan pemerintah. “Singapura walaupun beban utangnya 100 persen dari PDB tapi beban bunganya itu hanya 1 persen terhadap penerimaan negara, sementara Indonesia itu sudah 20 persen (dari penerimaan negara) untuk tahun depan (2022),” tutur Faisal.
Dia menilai, bunga tinggi disebabkan oleh strategi Indonesia dalam penerbitan surat berharga dengan rate interest yang menjulang. Hal berbeda akan ditemui apabila dibandingkan dengan negara di ASEAN tersebut.
“Kita memperoleh pinjaman dengan memberikan bunga rata-rata 6 persen. Kalau Singapura 0,1 persen. Ini terjadi karena risiko Indonesia dianggap lebih besar dibandingkan Singapura, seperti political risk, lalu risiko nilai tukar, dan sebagainya,” jelas dia.(pia)
