JagatBisnis.com – Presiden Serbia Aleksandar Vucic geram atas pembatalan visa yang dilakukan Pemerintah Australia pada petenis Novak Djokovic. Petenis nomor satu dunia itu berada di Melbourne untuk kompetisi grand slam Australia Open.
Awalnya, Djokovic diizinkan masuk ke Australia dengan pengecualian medis. Sampai saat ini Djokovic tidak pernah mengungkap status vaksinasinya ke publik. Pada 2020 lalu Djokovic bahkan pernah menyatakan ia tidak mau divaksin COVID-19.
Diizinkannya Djokovic masuk ke Negeri Kanguru membuat publik setempat geram. Sebab, Australia sedang menghadapi gelombang COVID-19 terburuk akibat menyebarnya varian Omicron.
Kemarahan publik direspons Pemerintah Australia. Djokovic dilaporkan sempat ditahan beberapa jam di bandara Melbourne. Visa yang sempat diberikan kepada Djokovic akhirnya dibatalkan. Djokovic lalu diminta angkat kaki dari Australia.
Otoritas perbatasan Australia mengatakan, Djokovic gagal membuktikan pengecualian medis yang membuat dirinya boleh masuk ke Australia.
Tindakan Australia tidak bisa diterima Presiden Vucic. Dalam pandangan Vucic tindakan Australia terhadap Djokovic kejam.
Vucic meminta Djokovic tidak perlu berkecil hati lantaran gagal tampil di Australia Open. Seluruh warga Serbia dipastikan tetap mendukung Djokovic.
“Saya memberi tahu Novak seluruh Serbia bersama dia,” kata Vucic seperti dikutip dari The Guardian.
“Raga kami akan melakukan segalanya untuk melihat tindakan keji yang dilakukan kepada petenis terbaik di dunia iti segera berakhir,” tegas Vucic.
Pembelaan PM Australia
PM Australia Scott Morrison membela keputusan otoritas perbatasan yang membatalkan visa Djokovic. Dia menyatakan, keputusan yang sudah dikeluarkan terhadap Djokovic adil.
Morrison membantah bahwa negaranya telah bertindak keji terhadap Djokovic. Dalam pandangan Morrison sama sekali tidak ada diskriminasi terkait keputusan pembatalan pemberian visa.
“Australia punya perbatasan yang berdaulat dan aturan jelas non-diskriminatif seperti negara-negara lain lakukan,” kata Morrison.
“Yang dilakukan sesuai dengan penerapan Undang Undang Perlindungan Perbatasan yang adil dan masuk akal,” kata Morrison.(pia)
