JagatBisnis.com – Perdana Menteri (PM) Sudan Abdalla Hamdok memutuskan mengundurkan diri pada Minggu (2/1/2022) waktu setempat. Langkah itu diambil di tengah kebuntuan politik Sudan usai kudeta pada November 2021.
Saat menyampaikan pidato pengunduran diri, Hamdok menegaskan dibutuhkan perundingan yang dihadiri semua pemegang kepentingan di Sudan demi mengakhiri krisis politik serta mencapai kesepakatan baru.
“Saya umumkan untuk mengembalikan tanggung jawab dan mengumumkan pengunduran diri saya sebagai PM,” ucap Hamdok seperti dikutip dari Reuters.
“Saya memberikan kesempatan kepada pria atau wanita lain dari negara ini untuk membantu melewati periode transisi menuju negara demokratis,” sambung dia.
Hamdok merupakan eks pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkuasa di Sudan usai era tangan besi Omar Al-Bashir runtuh. Ia menjalankan pemerintahan dengan sistem pembagian kekuasaan antara militer dan sipil.
Pada 25 Oktober kekuasaan Hamdok digulingkan militer. Hamdok bersama istri lalu menjadi tahanan rumah selama beberapa pekan.
Pada November militer memutuskan kembali memulihkan kekuasaan Hamdok. Meski demikian, militer mempertahankan fungsi pengawasan kabinet Sudan yang dipimpin Hamdok.
Lantaran militer masih memiliki kekuasaan besar, sejumlah kelompok koalisi sipil mencela keputusan Hamdok kembali menjadi PM. Demonstrasi besar-besaran menentang militer pun terus terjadi di Sudan.
Demo tak jarang berujung pertikaian antara warga sipil melawan militer. Akibatnya, sejak kudeta berlangsung sudah 56 warga sipil yang kehilangan nyawa karena menyuarakan keinginan pemerintahan Sudan sepenuhnya dikuasai sipil.(pia)
