JagatBisnis.com – Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan besaran tarif jalan berbayar elektronik atau electronik road pricing (ERP) maksimal Rp19.900 sekali melintas.
Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli mengatakan bahwa penerapan ERP akan berlangsung secara bertahap.
Pada tahap awal, Pemprov DKI akan melakukan lelang untuk pembangunan ERP di Simpang CSW atau dekat Stasiun MRT ASEAN sampai Bundaran HI sepanjang 6,7 kilometer.
“Targetnya variatif, kalau kami (usulkan) di angka Rp5.000 sampai Rp19.900 tergantung pada kinerja ruas jalan,” kata Zulkifli dalam FGD Penerapan Jalan Berbayar Elektronik di Jakarta, Rabu (15/12/2021).
Dia memperkirakan lelang dan pembangunan ERP di ruas jalan tersebut pada tahun 2022, sedangkan operasional jalan berbayar pada tahun 2023.
Sementara itu, berdasarkan survei dari Dewan Transportasi Kota Jakarra (DTKJ), mayoritas masyarakat sebanyak 77,75 persen dari 1.092 responden berharap tarif ERP berada di kisaran Rp10.000 sampai Rp13.000.
“Sebanyak 77,75 persen berharap tarif JBE antara Rp10.000 dan Rp13.000 sekali melintas,” kata Ketua DTKJ Haris Muhammadun.
Ia menyebutkan 11,45 persen responden lainnya berharap tarif ERP lebih dari Rp20 ribu. Survei ini ditujukan kepada pengguna kendaraan roda empat.
Zulkifli memaparkan sejumlah alasan penerapan kebijakan ERP, salah satunya Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk mendukung masyarakat melakukan perjalanan dengan angkutan umum.
Penggunaan transportasi umum tercatat kian menurun. Pada tahun 2002, penggunaan angkutan umum oleh masyarakat mencapai 57 persen, kemudian menurun pada tahun 2010 menjadi 24 persen, dan pada tahun 2018 hanya 16 persen.
“Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi itu sangat meningkat pesat. Penggunaan angkutan umum menjadi makin sedikit. Di sisi lain, jalan tidak bertambah, pertumbuhannya 0,01 persen per tahun,” kata Zulkifli.(pia)
