JagatBisnis.com – Setiap 9 Desember diperingati sebagai Hari antikorupsi sedunia. Hari itu diperingati untuk mengingatkan publik akan bahaya laten korupsi. Menurut laporan Transparency, Somalia adalah negara di Africa yang paling disorot. Karena menjadi negara paling korup di dunia. Negara ini menduduki peringkat 179 dari 180 negara terkait Indeks Persepsi Korupsi.
“Skor indeks korupsi Somalia hanya berada di angka 22 dari 100. Korupsi yang menjalar di Somalia terjadi di berbagai institusi negara. Mulai dari pengadilan hingga pengadaan publik,” tulis laporan tersebut seperti dikutip, Sabtu (11/12/2021).
Sementara itu, dari laporan Ganintegrity menyebutkan, sistem pengadilan di Somalia paling berpotensi korupsi saat menangani urusan bisnis. Lembaga ini tunduk pada intervensi politik dan mengalami korupsi tinggi. Sehingga membuat pengadilan tak efektif.
“Makanya, Pengadilan Sipil di Somalia tak berfungsi dalam praktiknya. Karena kombinasi antara tradisi dan adat, hukum syariat dan hukum formal,” tulis laporan itu.
Masih menurut laporan itu, lembaga lain yang memiliki tingkat risiko tinggi korupsi, yaitu kepolisian. Makanya, di Somalia, korupsi marak terjadi di kalangan aparat. Sehingga masyarakatnya paling terdampak karena tindakan ini terus berulang dalam semua aspek.
“Aturan hukum yang buruk dan ketidakhadiran institusi meminta pertanggungjawaban mereka yang berkuasa. Sehingga membuat korupsi meningkat di Somalia,” sebut laporan itu.
Sedangkan, dari laporan lembaga non pemerintah, Marqaati mencatat, kasus suap yang terjadi di Somalia, sebanyak 14 persen. Di beberapa distrik di Mogadishu, kasus suap mencapai sekitar 50 persen. Kasus suap paling tinggi terjadi di kalangan pasukan keamanan pemerintah federal, pasukan keamanan regional, dan kelompok militer Al-Shaba.
“Somalia tak belajar dari sejarah. Sehingga besar investasi digunakan untuk memperkuat negara tanpa memperkuat aturan hukum atau membangun institusi yang akuntabel. Langkah ini dianalogikan dengan membangun mobil tanpa fitur keselamatan semisal airbag,” tegasnya.
Diungkapkan, tanpa lembaga yang diperlukan untuk memeriksa kekuatan pasukan keamanan, kepercayaan publik pada negara dan kesediaan menghormati supremasi hukum berkurang. Fakta itu berlangsung karena kekuatan negara digunakan untuk menentang lawan politik dan hukum berpihak pada pembayar suap.
“Laporan kami ini terkait data-data suap tidak hanya sangat tinggi di seluruh negeri, tetapi juga jauh lebih tinggi di daerah-daerah. Hal ini menunjukkan investasi yang tidak proporsional dalam keamanan yang bertentangan dengan supremasi hukum dan demokratisasi telah mengakibatkan pasukan keamanan tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (*/esa)
