JagatBisnis.com – China meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di Laut Natuna Utara yang mereka klaim sebagai bagian wilayah Nine Dash Line di Laut Cina Selatan awal tahun ini, kata empat orang yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.
Permintaan China belum pernah terjadi sebelumnya dan pemerintah Indonesia tampaknya sengaja tidak mempublikasikannya ke media karena melihat China sebagai mitra dagang terbesar.
Salah satu surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan jelas mengatakan kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai sementara karena itu terjadi di wilayah China, menurut Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR RI yang melingkupi urusan pertahanan dan luar negeri, yang diberi pengarahan tentang surat itu.
“Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami,” kata Farhan kepada Reuters, seperti dikutip Kamis (2/12/2021).
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwa setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat pribadi dan isinya tidak dapat dibagikan. Namun, dia menolak berkomentar lebih lanjut.
Kedutaan besar China untuk Indonesia juga tidak menanggapi permintaan komentar Reuters.
Tiga orang lainnya, yang mengaku telah diberi pengarahan tentang masalah tersebut, membenarkan adanya surat tersebut. Dua dari orang-orang itu mengatakan China berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran.
Presiden China Xi Jinping telah mencoba untuk mengecilkan ketegangan antara China dan negara-negara Asia Tenggara, mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin China-ASEAN bulan lalu, bahwa China sama sekali tidak akan mencari hegemoni di kawasan Asia Tenggara.
Farhan mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah Indonesia mengecilkan ketegangan dari kebuntuan di depan umum. Para pemimpinnya ingin sediam mungkin karena, jika bocor ke media mana pun, itu akan menciptakan insiden diplomatik, katanya.
Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan menamakan wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017.
China keberatan dengan perubahan nama tersebut dan bersikeras bahwa jalur air tersebut berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut Cina Selatan yang ditandai dengan ‘sembilan garis putus-putus’ atau Nine Dash Line berbentuk U, sebuah batas yang tidak memiliki dasar hukum menurut Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016.
“(Surat itu) sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut,” kata Farhan.
China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua, menjadikannya bagian penting dari ambisi Indonesia untuk menjadi ekonomi papan atas. Para pemimpin Indonesia tetap diam tentang masalah ini untuk menghindari konflik atau pertengkaran diplomatik dengan China, kata Farhan dan dua orang lainnya yang berbicara kepada Reuters.
Farhan mengatakan bahwa China, dalam surat terpisah, juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang sebagian besar berbasis darat pada Agustus, yang berlangsung selama kebuntuan itu.
Latihan tersebut, yang melibatkan 4.500 tentara dari AS dan Indonesia, telah menjadi acara rutin sejak 2009. Ini adalah protes pertama China terhadap mereka, menurut Farhan.
“Dalam surat resmi mereka, pemerintah China mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah itu,” katanya.(pia)
