JagatBisnis.com – Jepang saat ini terancam krisis anggota penerus kekaisarannya. Karena negara itu memiliki tradisi kuat menyangkut regenerasi kekaisaran. Salah satunya yang mengharuskan anggota kerajaan Jepang untuk keluar dari monarki, jika menikah dengan masyarakat awam.
Deputi Direktur Geoekonomi di Wilson Center, Shihoko Goto mengatakan, pernikahan Putri Mako dengan warga biasa, Kei Komuro, membuatnya harus melepaskan gelar kerajaan dan menyisakan Kerajaan Jepang hanya dengan 17 anggota.
“Akibat kontroversi pertunangan Mako dan Komuro, maka Mako memutuskan untuk tidak menerima uang tunjangan sebesar ¥152.5 juta (setara Rp18 miliar) yang diberikan kerajaan bila ada perempuan anggota kerajaan yang menikah dengan orang biasa,” katanya, Rabu (27/10/2021).
Menurutnya, Mako menjadi orang pertama yang memilih jalan tersebut sejak Perang Dunia II. Ini adalah penyimpangan radikal yang dilakukan oleh perempuan anggota kerajaan. Karena Mako siap mengorbankan keuangannya dan melepaskan dirinya dari kenyamanan, keamanan, dan keistimewaan yang dimiliki untuk menjalani hidupnya sendiri.
“Perginya Mako dari keluarga kerajaan menyisakan anggota keluarga itu hanya 17 orang, dan hanya 3 orang yang berpotensi meneruskan trah Kekaisaran Jepang. Pernikahan Mako juga sempat membuka diskusi untuk mengizinkan perempuan menjadi bagian dari penerus kerajaan,” paparnya.
Menurutnya, dalam survei yang dilakukan Kyodo News, 85 persen respondennya setuju Jepang dipimpin oleh kaisar perempuan. Bahkan, beberapa politisi Jepang sempat berusaha menembus perubahan aturan monarki ini. Tetapi tidak berhasil. Karena, Kekaisaran Jepang tidak bisa mengubah aturan kerajaan.
“Alasannya, kehidupan kekaisaran sendiri diatur dalam Hukum Jepang,” tegasnya. (*/esa)
