<strong>JagatBisnis.com</strong> - Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespon kebijakan pemerintah menggeser hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 menjadi 20 Oktober 2021. Alasan pergeseran itu dengan pertimbangan agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 akibat pergerakan massa secara besar-besaran. "Jadi memang bukan kali ini saja Pak Menko [PMK] menggeser hari libur. Hal itu sudah dilakukan beberapa kali. Karena untuk menghindari orang memanfaatkan hari kejepit. Walaupun Covid-19 sudah mengalami penurunan, tapi kita harus tetap antisipatif," katanya di Kupang, Minggu (17/10/2021). Menurutnya, seperti kasus Covid-19 di India, ketika terjadi penurunan kasus harian Covid-19, pemerintahnya memberikan berbagai pelonggaran. Sehingga warga lengah dan berdampak pada lonjakan laju penyebaran virus Covid-19. Kasus penyebaran Covid-19 di Indiq pun kembali meningkat. "Kita tidak ingin kejadian di India terulang di Indonesia. Makanya, kita jangan sampai lenggah. Walaupun pemerintah sudah memberikan pelonggaran, tapi kira tetap mentaati protol kesehatan,” ungkapnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, riset yang dilakukan menunjukkan kecenderungan masyarakat memanfaatkan hari 'kejepit' untuk memperpanjang libur. Karena itu, keputusan pemerintah untuk menggeser hari libur nasional semata-mata untuk mengurangi pergerakan massa secara besar di waktu yang sama. "Jadi mengenai penggeseran libur hari besar keagamaan itu memang pertimbangannya semata-mata adalah untuk menghindari masa libur yang panjang. Karena di celah antara hari libur dengan libur reguler itu ada hari kejepit yaitu hari Senin," kata Muhadjir. Muhadjir menjelaskan, Indonesia sudah memiliki pengalaman setiap terjadi libur panjang pasti diikuti dengan pergerakan orang besar-besaran dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu potensial diikuti dengan kenaikan Covid-19. "Karena kita sudah pengalaman setiap turun, kemudian kita membiarkan libur panjang tanpa ada intervensi kebijakan itu akan diikuti dengan kenaikan kasus Covid-19,” tutupnya. (*/esa)
Discussion about this post