JagatBisnis.com – Persiapan penyelenggaraan ibadah umrah dibahas Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) bersama tim Departemen Kesehatan, Departemen Komunikasi dan Informasi, dan Telkom berlaku seperti operator aplikasi Hirau Proteksi.
Sesditjen PHU Ramadhan Harisman mengatakan, ulasan dilakukan sejak dini sebagai tahap perencanaan sekalian mitigasi jika Penguasa Arab Saudi memberikan permisi kepergian himpunan umrah asal Indonesia. Apalagi, penindakan COVID- 19 di Indonesia lalu pulih, diisyarati dengan lalu menyusutnya permasalahan positif.
“ Ini memang wajib direncanakan sejak dini alhasil jika terdapat kebijaksanaan terkini dari Arab Saudi terkait penajaan umrah, kita sudah sedia,” ucap Ramadhan saat mengetuai rapat yang berjalan dengan cara hybrid dari Kantor Kemenag Jakarta, Selasa, 28 September 2021.
Dalam keterangnya, bagi ia, terdapat sejumlah rumor yang bertumbuh dalam rapat ini. Awal, terkait dengan eksploitasi vaksin booster ataupun vaksin takaran ketiga. Dalam rapat ini diulas beragam mungkin desain eksploitasi booster, termasuk apakah dimungkinkan dengan desain berbayar.
“ Kita mengajak Kemenkes dan Kemenlu untuk bersinergi dalam usaha kebijaksanaan, supaya himpunan yang sudah vaksin dengan 2 takaran komplit tidak butuh lagi menggunakan booster,” ucapnya.
Tutur ia, jika memang wajib menggunakan booster, dan gimana desain pemanfaatannya, ini pastinya membutuhkan kebijaksanaan.” Ini akan kita konsultasikan di tingkat arahan masing- masing departemen,” sambungnya.
Kedua, artikulasi QR Code. Sebagian minggu yang lalu banyak diulas hal QR Code akta vaksin di Indonesia yang tidak terbaca oleh sistem yang terdapat di Saudi. Ramadhan menyampaikan kalau berdasarkan uraian dari perwakilan Telkom dalam rapat, yang terjadi sebenarnya bukan tidak dapat dibaca.
Karena, perihal itu terencana dilakukan sebagai usaha melindungi keamanan informasi penduduk Indonesia. Kebijaksanaan penjagaan informasi ini legal untuk seluruh negeri.
“ Dalam rapat kita mangulas bersama gimana supaya QR Code itu dapat terbaca dalam sistem di Saudi dan informasi apa saja yang dapat dibuka berdasarkan kebutuhan informasi pihak Arab Saudi. Dari ilustrasi akta negeri yang sudah mengirimkan himpunan, informasi yang diperlukan biasanya hingga, julukan, nomor paspor, dan keterangan vaksin,” terangnya.
Baginya, perihal itu akan diulas lebih lanjut antara Kemenag, Kemenkes, dan Telkom.
Ketiga, ceruk izin. Bersamaan cara digitalisasi penajaan umrah, terdapat sejumlah ceruk yang mengalami adaptasi, termasuk dalam publikasi izin.“ Kita akan mengenali sejumlah persoalan untuk setelah itu kita bahas bersama dengan Dubes Arab Saudi di Jakarta,” jelas Ramadhan.
Terakhir, lanjutnya, rapat pula mangulas berartinya penyelidikan integrasi aplikasi Hirau Proteksi dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Terstruktur Umrah dan Haji( Siskopatuh). Integrasi dibutuhkan kuncinya terkait dengan informasi himpunan, spesialnya paspor dan izin. Karena, pada aplikasi Hirau Proteksi, yang terinput merupakan informasi Nomor Benih Kependudukan.
“ Aplikasi di Saudi menginginkan informasi nomor paspor, dan itu terdapatnya di Siskopatuh. Ini yang akan kita jajaki untuk cara integrasi dengan Hirau Proteksi,” tandasnya.
Ketua Bina Umrah dan Haji Spesial, Nur Arifin, menambahkan, Kemenag akan lalu berkoordinasi dengan seluruh pihak dalam bagan menyiapkan penajaan ibadah umrah yang teratur dan nyaman.” Koordinasi dengan seluruh pihak jadi tutur kunci,” jelasnya.
Disampaikan pula oleh Dirbina UHK tentang perlunya ulasan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan terkait mungkin terdapatnya kebijaksanaan eksploitasi vaksin booster untuk himpunan umrah.
Muncul dalam rapat ini, Ketua Bina Umrah dan Haji Spesial Nur Arifin, Anas Ma’ ruf dari Pusdatin Kemenkes, dokter. Iqbal dari Ditjen P2P Kemenkes, dokter. Indro dari Puskes Haji Kemenkes, dan perwakilan dari Kemkominfo dan tim Telkom. Turut berasosiasi pula, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali, dan para administratur Eselon III Ditjen PHU.(pia)
